Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
GUGUS Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat akan menyasar seluruh institusi negara yang dikelola pemerintah pusat dalam menangani pandemi virus korona (covid-19).
Ini dilakukan seiring pasien positif yang bertambah signifikan dari klaster tersebut.
Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Jawa Barat yang juga ketua gugus tugas covid-19 Jawa Barat, Ridwan Kamil, menanggapi adanya klaster baru di komplek Secapa TNI Angkatan Darat di Kota Bandung dan Pusdikpom di Kota Cimahi.
"Pengetesan di lingkungan sekitar itu wajib, akan dilakukan secepatnya," kata Emil di Bandung, Jumat (10/7).
Emil mengaku pihaknya kecolongan dengan adanya klaster baru tersebut. Padahal, menurut dia selama ini pihaknya sudah berupaya maksimal dalam menangani pandemi ini.
"Anomali, luar biasa. Bukan polanya, padahal kita sudah rutin petakan. Ini adalah dinamika," katanya.
Emil menjelaskan, di wilayahnya terdapat banyak kawasan pendidikan yang kewenangannya berada di pemerintah pusat. Sebagai contoh, klaster baru penyebaran covid-19 di komplek militer itu kewenangannya berada di pemerintah pusat dalam hal ini TNI.
"Kadang-kadang kita siap, kadang-kadang tidak paham. Jawa Barat penuh dengan institusi pendidikan vertikal. Tidak dikelola provinsi, atau kota, tapi dari pusat," katanya.
Baca juga: Penyebaran Virus Korona di Jawa Barat masih Tinggi
Meski begitu, Emil memastikan pihaknya akan turut serta dalam penanganan di kawasan tersebut. Salah satunya dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) di kawasan sekitar klaster baru tersebut.
Pengelolaan pandemi akan dikelola mandiri oleh TNI AD. Kita hanya akan tes di luarnya, di komplek sekitaranya," kata dia.
PSBM dilakukan dengan menutup akses masuk ke kawasan sekitar klaster baru itu.
"Jalan-jalan menuju ke situ akan ditutup. Yang bisa masuk hanya warga sekitar," katanya.
Selain itu, Emil menyebut pihaknya akan melakukan tes masif di seluruh institusi yang dikelola pemerintah pusat ini. Sebab, dia mencurigai penyebaran virus korona di kawasan itu berasal dari dalam lingkungan tersebut. Terlebih, tambah Emil, institusi tersebut memiliki banyak personel yang berasal dari seluruh Indonesia.
"Siswanya datang dari seluruh Indonesia. Kedatangan siswa dari seluruh Indonesia ini dari institusi vertikal, harus diwaspadai. Mohon maaf jika kejadian ini sumber dari lonjakan (covid-19) luar biasa," katanya.
Dalam mengupayakan hal ini, Emil mengaku sudah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Covid-19 Nasional Dony Monardo.
"Saya lapor ke Pak Dony Monardo. Sudah disepakati puluhan sekolah vertikal akan dites massal. Seperti di pasar yang diintensifkan. Sekarang sekolah asrama akan diteskan," katanya. (A-2)
PASCAPANDEMI, penggunaan masker saat ini mungkin sudah tidak menjadi kewajiban. Namun demikian, penggunaan masker nyatanya menjadi salah satu benda penting untuk melindungi diri.
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
PEMERINTAH Amerika Serikat membekukan dana sebesar 500 juta dolar AS yang dialokasikan untuk proyek vaksin mRNA produksi produsen bioteknologi CureVac dan mitranya, Ginkgo Bioworks.
Stratus (XFG), varian COVID-19 baru yang kini dominan di Indonesia, masuk daftar VOM WHO. Simak 5 hal penting menurut Prof. Tjandra Yoga Aditama.
Persoalannya ialah tumpang tindih kawasan hutan dengan tanah warga, tanah kas desa dan tanah adat.
Kadispar Bandung Barat mengaku penutupan tempat wisata mulai berlaku Rabu (16/6) namun pengelola belum menerima SE dari pemerintah daerah
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
"Saya meyakini pemerintah Saudi sahabat bIndonesia. Selama kita bisa meyakinkan protokol kesehatan, terseleksi, sudah divaksinasi, dll saya kira bisa,' ujarnya
Pertemuan antara kedua tokoh harus dilihat bukan saja dari sisi substansi, tapi juga simbolnya
AHY mengaku Emil merupakan mitranya dalam berpolitik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved