KPK Geledah rumah Wali Kota dan Kantor Dinas PUPR Kota Banjar

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeladahan terhadap rumah Wali Kota dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Banjar, Jumat (10/7). 

Penggeladahan tersebut terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012 sampai 2017.

Penyidik KPK berseragam preman menumpangi empat mobil Kijang Inova berplat B menggeledah kantor PT PMG di jalan Tentara Pelajar Kota Banjar pada Kamis (9/7). Penggeledahan dijaga ketat anggota Kepolisian bersenjata lengkap dan penyidik KPK meninggalkan lokasi pada pukul 20.00 WIB malam.

Pada Jumat (10/7) pagi, salah seorang warga Kota Banjar, Agus, 30, mengatakan, para anggota KPK dan aparat kepolisian bersenjata laras panjang menjaga ketat kantor kontraktor PT PMG, rumah Dinas Wali Kota Banjar dan Pendopo, saat dilakukan penggeledahan. 

Menurutnya, semua pintu tertutup dan semua orang tidak diperbolehkan masuk kecuali para petugas.

"Dari pukul 09.00 WIB para anggota KPK yang memakai dua mobil terparkir di rumah dinas Wali Kota Banjar dan mereka mengaku dari Jakarta dan mereka juga secara langsung melakukan penggeledahan, tetapi awak media yang hendak meliput juga dilarang mengambil gambar oleh aparat tersebut," katanya, Jumat (10/7).

Baca juga: KPK Sita Dokumen Di Lima Lokasi Di Kutai Timur

Sementara salah satu pegawai Kota Banjar, yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, petugas KPK telah mengamankan 2 koper yang disegel dari rumah dinas wali Kota Banjar, di Pendopo jalan Mesjid Agung. Mereka keluar dengan buru-buru dan dikawal satu personel polisi bersenjata. Koper yang dibawa tersebut langsung dimasukan ke masing-masing mobil minibus kijang Inova plat B yang diparkir di samping rumah dinas wali kota. 

"Penggeledahan yang dilakukan anggota KPK itu antara lain rumah Dinas Wali Kota, Dinas PUPR, PT PMG dan Pendopo. Kami juga tidak tahu, karena mereka melakukan sejak Kamis malam dan dilanjutkan kembali pagi harinya, tetapi dengan penggeledahan tersebut tidak tahu yang jelas saya sebagai pegawai masih menjalankan aktivitas seperti biasa," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjar, Nana Suryana mengatakan, pascapenggeledahan yang dilakukan oleh anggota KPK sejak Kamis (9/7) dan Jumat (10/7) tersebut pelayanan tak terganggu dan semua masih menjalankannya seperti biasa. Ia mengakui adanya penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di Pendopo, rumah dinas Wali Kota, Kantor PUPR dan PT PMG milik traktor.

"Untuk pelayanan masih tetap berjalan sejak adanya penggeledahan dilakukan oleh KPK dan dibantu oleh aparat kepolisian setempat. Karena, kami baru mendapatkan informasi di media adanya aktivitas yang dilakukan mereka dan saya selama itu tengah ada tugas luar tapi sekarang lagi di jalan menuju Kota Banjar," paparnya saat dihubungi telepon. (A-2)