Demi Pertemuan G-20, Warga Mabar Serahkan Tanahnya untuk Jalan

MENYAMBUT pertemuan negara-negara persemakmuran di dunia atau G-20, Pemkab Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) telah membebaskan lahan milik warga di sepanjang ruas jalan yang akan dilalui negara peserta G-20.

Pembebasan lahan milik warga ini untuk pelebaran jalan selebar 20 meter, di sepanjang ruas jalan mulai dari simpang Pede menuju Desa Golo Mori tanah Naga sejauh 32 km. Ruas jalan yang ada saat ini hanya berukuran 7 meter saja.

Sepanjang 32 km jalur menuju ke titik digelarnya pertemuan internasional itu, Desa Golo Mori Tanah Naga dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai langkah maju mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor lebih khusus dunia pariwisata.

"Golo Mori Tanah Naga akan di jadikan KEK sehinga pemerintah daerah seperti dinas pekerjaan umum Manggarai barat secarah kelembagaan telah berupaya melakukan pembebasan lahan senpang jalur
perlintasan menuju ke Golo Mori,"ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mabar, Octavianus Adu, Rabu (8/7), seusai meninjau ruas jalan di wilayah itu.

Ovan Adu mengatakan, warga dengan sukarela menyerahkan tanahnya untuk pelebaran jalan dalam persiapan menyambut tamu-tamu dari G-20. Warga juga menyadari perkembangan pembangunan kedepannya nanti.

"Ada kesepakatan tertulis warga bermeterai, lalu diserahkan ke Pemkab Mabar. Tetapi sebelumnya telah dilakukan sosialisasi ke warga yang terkena dampak peleberan ruas jalan menuju lokasi KEK," ungkap Ovan Adu.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Mabar Fransiskus Sodo membenarkan upaya pembebasan didahului dengan sosialisasi ke warga pemilik lahan termasuk dalam kota Labuanbajo ini.

Selama survei pematokan untuk pembuatan pelebaran jalan tidak ada keberatan bahkan permintaan ganti rugi lahan juga tidak ada. Dia mengaku warga paham terhadap upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah.

"Setelah sosialisasi tak ada keberatan dari warga. Mereka sudah merasa pentingnya pembangunan. Pemerintah berterimakasi ke semua pihak yang merelakan demi kepentingan umum," katanya. (OL-13)

Baca Juga: Sikap Pemerintah Tolak Rekomendasi WHO soal Ganja Dipertanyakan