Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGKA upah minimum di Sumatera Utara (Sumut) diprediksi akan mengalami penurunan pada tahun depan akibat terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun ini. Sepanjang tahun ini kondisi akan lebih sulit yang mana pertumbuhan ekonomi akan berada di bawah pencapaian tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi Sumut mencapai 5,22 persen, tetapi pada tahun ini diperkirakan hanya akan berada di kisaran 3 persen.
"Pakar ekonomi kita hanya menjamin sampai akhir tahun hanya 2,55 persen. Jika pertumbuhan ekonomi kita 5,22 persen dan Upah Minimum Regional (UMR) kita Rp2,4 juta, maka penentuan upah berikutnya kemungkinan bisa menurun," ungkap Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Senin (6/7).
Angka UMR atau Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut sepanjang tiga tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Pada 2018 UMP Sumut adalah sebesar Rp2,132 juta, sementara UMP 2019 dan 2020 sama-sama berada di angka Rp2,499 juta.
Jika penurunan upah tersebut sampai terjadi, kata Edy, pada 2021 Pemprov Sumut perlu melakukan intervensi harga bahan-bahan pokok, seperti beras, minyak, sayur dan lainnya. "Perlu dilakukan intervensi agar menurunnya pendapatan masyarakat diikuti penurunan harga," ujarnya.
Terkait dengan pandemi Covid-19, Edy kembali meminta warganya untuk tetap menaati protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 karena rencana penerapan skema kelaziman baru (new normal) di provinsinya masih dalam tahap perencanaan. (R-1)
POLISI menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram yang dikirim dari Sumatra Utara (Sumut) menggunakan bus angkutan umum dengan modus sebagai oleh-oleh.
BMKG beri peringatan dini potensi hujan lebat di Sumatra Utara pada Rabu (18/2). Cek wilayah terdampak mulai dari Medan hingga Simalungun di sini.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Kondisi upah riil para pekerja maupun buruh menurun tajam sejak 2015. Hal tersebut dimulai ketika pemerintah mengganti formula penghitungan pengupahan melalui PP 78/2015 tentang Pengupahan.
Pemerintah bakal memanggil pelaku usaha di sektor industri padat karya dalam waktu dekat. Itu dilakukan untuk membahas mengenai kondisi industri terkait.
Kondisi ekonomi yang tidak menentu harus segera direspons dengan tepat oleh pemerintah, sehingga tidak berdampak lebih buruk lagi terhadap nasib para pekerja.
Wapres Ma'ruf Amin jamin dana pekerja di Tapera akan aman
Upah pekerja saat ini masih jauh dari angka layak sehingga jika harus dipotong 2,5 % maka pkerja akan semakin miskin dan tidak bisa memenuhi biaya hidup.
Tidak ada jaminan gaji karyawan swasta yang dipotong sebesar 3% yang dibayarkan 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja bisa mendapatkan rumah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved