Gubernur Ganjar tak Beri Ampun Calon Siswa Tipu Data

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak akan menoleransi peserta didik baru yang terbukti memanipulasi data dalam verifikasi PPDB SMA/SMK Negeri. Terutama terkait manipulasi surat keterangan domisili (SKD) atau data lain.

"Saya tidak akan menoleransi peserta didik baru yang terbukti memanipulasi seperti yang ditemukan di sejumlah SMA dan SMKN setelah diverivikasi," tegas Ganjar di Semarang, Jumat (3/7).

Baca juga: Satu Keluarga di Riau Positif Covid-19

Jumlah temuan yang tidak banyak tersebut, kata Ganjar, merupakan efek dari peringatan yang diberikan pada awal-awal pendaftaran. Setelah ada peringatan keras tersebut sudah banyak yang mencabut berkas tidak sesuai.

"Jadi saya terima kasih kepada wali murid dan muridnya sendiri karena mau jujur, tetapi yang tidak (jujur) hari ini ketahuan," jelasnya.

Baca juga: Kalsel Masih Tertinggi Kasus Covid-19 di Pulau Kalimantan

Sementara untuk verifikasi di SMKN, Ganjar mengatakan tidak banyak persoalan karena untuk SMKN memang tidak menerapkan sistem zonasi. Permasalahan verifikasi di SMKN yang ditemukan hanya soal klarifikasi terkait lampiran untuk jalur prestasi dan afirmasi.

"Nah yang prestasi perlu ada klarifikasi beberapa angka rapor, (persoalan) kecil-kecil sih. Terus yang afirmasi ya beberapa surat keterangan ditemukan tetapi tidak terlalu banyak," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Jumeri, menambahkan sampai saat ini belum bisa dipastikan terkait jumlah pelanggaran atau temuan ketidakcocokan data saat verifikasi PPDB. Itu karena proses verifikasi masih berjalan.

"Temuan belum kita rekapitulasi, jadi masih jalan. Ternyata teman-teman membagi dalam delapan hari sehingga tidak bisa langsung jadi. Memang ada SKD ditemukan tidak pas, ada yang sertifikat atau piagam tidak pas. Tapi secara umum sudah bagus karena begitu kita beri peringatan sudah banyak yang nyabut," katanya. (X-15)