Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ALIANSI Mahasiswa Manggarai Raya (AMMARA) Kupang menyatakan sikap tegas menolak kehadiran pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur (Matim) Menurut mereka, rencana pembangunan pabrik semen dan penambangan bahan baku batu gamping mencerminkan sikap malas pemerintah untuk mengurus sektor pertanian sebagai sektor primer di Manggarai Timur.
"Rencana pembukaan pabrik semen di Luwuk dan Lingko Lolok mengindikasikan watak dan cermin Pemda yang malas, tidak bertanggung jawab, dan mati gaya. Pemda tidak memiliki inisiatif untuk memajukan kesejahtraan rakyat dengan mengoptimalkan sektor pertanian, peternakan, perikanan dan parawisata," ungkap Koordinator Umum AMMARA Adeodatus Syukur dalam keterangan tertulis diterima mediaindonesia.com, Selasa (2/6).
Pembangunan yang diserahkan pada tangan investor ekstratkif, memiliki rekam jejak historis yang buruk di Manggarai seperti rusaknya alam dan hilangnya sumber-sumber penghidupan warga.
"Maka kami yang tergabung dalam AMMARA-Kupang, menyampaikan bahwa kami menolak rencana Pemerintah Derah Kabupaten Manggarai Timur dan Pemerintah Provinsi NTT untuk membangun pabrik semen dan pertambangan batu gamping di Luwuk dan Lingko Lolok Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur," tegasnya.
Diungkapkan Syukur, dengan hadirnya pabrik semen dan tambang di sana secara sosial budaya, masyarakat Manggarai akan kehilangan identitas budayanya yang berhubungan dengan prinsip hidup seperti "Gendang one lingkon peang, natas bate labar, beo bate kaeng, uma bate duat, wae bate teku agu compang." Apalagi visi-misi rezim Bupati Manggarai Timur, Agas Andeas, salah satunya berbicara tentang budaya dan juga secara tegas diatur dalam Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang perlindungan, pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.
"Artinya kalaupun investasi tetap dijalankan maka secara langsung Pemkab Manggarai Timur dengan sengaja berusaha menghapus jejak-jejak budaya orang Manggarai khususnya masyarakat di Luwuk dan Lingko Lolok dan mengangkangi janji-janji kampanye pada Pilkada 2018 kali lalu," tegas Syukur.
Selain itu, alasan penolakan juga terkait dengan tidak urgennya pabrik semen hadir di Manggarai Timur saat ini. Menurut Syukur secara nasional selama 4 tahun terakhir sejak tahun 2016 terjadi surplus kapasitas produksi semen secara nasional sekitar 30% atau sekitar 40 juta ton. Dengan kata lain bahwa utilisasi pabrik semen hanya mencapai 70%. Bahkan sampai dengan tahun 2024 kondisi ini masih berlanjut dengan utilisasi pabrik yang bahkan semakin kecil menjadi sekitar 65%. Selain itu, asosiasi pabrik semen nasional sudah meminta kepada pemerintah untuk melakukan moratorium pembangunan pabrik semen baru.
"Dalam kondisi pasar semen seperti saat ini, apabila Pemda ingin membantu masyarakat Manggarai berkaitan dengan ketersediaan semen serta harga semen yang terjangkau maka yang harus dilakukan adalah memperlancar arus distribusi semen sampai ke desa-desa," tegas Syukur.
Alasan lain lanjit Syukur adalah dampak kerusakan lingkungan hidup. Bahan baku semen kata dia adalah batu gamping yang ditambang secara terbuka (open mining). Hal inilah yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan secara masif dalam coverage area yang luas yaitu lebih dari 500 hektare atau seluas konsensi yang diberikan.
"Termasuk janji lapangan kerja itu semua palsu karena faktanya nanti yang akan bekerja adalah warga dari luar daerah setempat. Masyarakat lokal tidak lebih hanya jadi buruh kasar harian," tukasnya.
Dampak buruk lain lagi lanjut Syukur adalah pembangunan pabrik semen mengorbankan dan menghilangkan alat produksi dan mata pencaharian berupa ladang, sawah maupun kebun yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat di masa yang akan datang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat lokal.
"Investasi semen dan tambang itu investasi jangka pendek. Kalau bahan baku habis maka pabrik ditutup, sementara masa depan generasi terus berkembang. Ini adalah investasi kematian bagi generasi," tegasnya.
Syukur berharap agar Pemda NTT dan Manggarai Timur peka dengan aspirasi penolakan yang makin meluas. Sambil mengajak seluruh elemen masyarakat Manggarai Raya khususnya masyarakat Luwuk dan Lingko Lolok dan sekitarnya untuk menolak kehadiran investasi tambang batu gamping dan pabrik semen, Syukur meminta kepada Pemkab Manggarai Timur untuk berdayakan potensi ekonomi di sektor primer seperti (pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan kelautan) yang selama ini sudah memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat.
baca juga: Warga Temanggung Harus Efektifkan Lahan Pekarangan Untuk Pangan
Aliansi AMMARA terdiri dari organisasi kepemudaan Manggarai yang meliputi Ikatan Mahasiswa Pendalaman Iman Keuskupan Ruteng (TAMISARI-Kupang), Himpunan Pelajar Mahasiswa Manggarai Timur (HIPMMATIM-Kupang), Persatuan Mahasiswa Manggarai (PERMAI-Kupang), dan Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat (PERMMABAR-Kupang). (OL-3)
Sofiani Temba Kanggu, 46, warga Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilaporkan hilang saat beraktivitas di Sungai Mondu pada Minggu (22/2).
Struktur batuan yang menjulang dan berlekuk dramatis menghadirkan panorama eksotis yang kerap dijuluki “Grand Canyon”-nya Pulau Sabu
PRODUKSI gabah kering giling (GKG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sepanjang 2025 hampir menembus angka 1 juta ton. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam penguatan ketahanan pangan.
SEBUAH kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas Jalan Trans Flores, tepatnya di Kampung Roe, Desa Cunca Lolos, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain Minyakita, tim juga menemukan harga cabai rawit Rp75.000/kg, bawang merah Rp40.000/kg, bawang putih Rp45.000/kg, daging sapi Rp105.000/kg, daging ayam Rp40.000/kg.
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Penguatan proses pembelajaran teknik yang relevan dengan kebutuhan industri menjadi fokus utama ABB Motion melalui inisiatif ABB Motion Goes to Campus.
DI sektor petrokimia, pengelolaan air tidak hanya berfokus pada pemenuhan baku mutu lingkungan, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kontinuitas operasi industri.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Terdapat 1.236 perusahaan industri yang menyelesaikan tahap pembangunan pada 2025 dan siap mulai berproduksi untuk pertama kali pada 2026.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Yulina memimpin bisnis yang memiliki lebih dari 500 kantor perwakilan, 3.700 gerai, dan lebih dari 6.000 karyawan di seluruh Nusantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved