Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Papua Barat sedang mengkaji data para pekerja yang mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahan akibat dampak pandemi covid-19. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan dan mengkaji data para pekerja yang dirumahkan akibat korona itu dari Kabupaten/ Kota.
"Khusus di Papua Barat, mereka yang bekerja di perusahan tetapi sementara dirumahkan sekarang kita minta data dari Kabupaten/Kota, 3 kabupaten yang belum kasih tunggu semua terkumpul baru dilakukan kajian," kata Gubernur Papua Barat, Rabu (3/6).
Setelah data terkumpul lanjut Mandacan, maka insentif akan diberikan kepada para pekerja seperti dilakukan daerah lain, pasti dilaksanakan juga oleh Provinsi Papua Barat kepada masyarakatnya. Kriteria untuk mendapatkan insentif adalah warga Papua Barat yang bekerja di perusahan, kemudian diberhentikan akibat dampak covid-19.
baca juga: Asa Pedagang Oleh-Oleh Garut Jelang Penerapan Kenormalan Baru
"Sementara Pemprov Papua Barat punya data sekitar 7000 karyawan perusahan yang di PHK tapi masih menunggu beberapa Kabupaten yang belum masukan data," ujarnya.
Tujuannya diberikan insentif itu untuk para eks karyawan perusahan bisa bertahan hidup dalam menghadapi pandemi korona. (OL-3)
Sinergi ini merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri mampu menghasilkan talenta berkualitas.
Sektor periklanan menyerap lebih dari 70 ribu tenaga kerja dan mencatat pertumbuhan pengeluaran iklan digital hingga 12% per tahun.
Menaker menegaskan percepatan produktivitas nasional membutuhkan keterlibatan aktif pemangku kepentingan pemerintah, industri, akademisi, profesi, dan generasi muda.
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menggelar Indonesia Productivity Summit 2025 pada 12 Desember 2025 di JIEXPO Convention Center and Theater.
Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha serta adopsi teknologi adalah strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada tahun 2026 disambut positif
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
"Tahapan-tahapan itu, sebenarnya dari 1.067 kami mau efisienkan menjadi sekitar 250-an (perusahaan), dengan catatan tidak boleh ada lay-off begitu."
HP Inc berencana memangkas hingga 6.000 karyawan secara global hingga 2028 sebagai bagian dari efisiensi dan percepatan adopsi AI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved