Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PEMERINTAH Provinsi Papua Barat sedang mengkaji data para pekerja yang mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahan akibat dampak pandemi covid-19. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan dan mengkaji data para pekerja yang dirumahkan akibat korona itu dari Kabupaten/ Kota.
"Khusus di Papua Barat, mereka yang bekerja di perusahan tetapi sementara dirumahkan sekarang kita minta data dari Kabupaten/Kota, 3 kabupaten yang belum kasih tunggu semua terkumpul baru dilakukan kajian," kata Gubernur Papua Barat, Rabu (3/6).
Setelah data terkumpul lanjut Mandacan, maka insentif akan diberikan kepada para pekerja seperti dilakukan daerah lain, pasti dilaksanakan juga oleh Provinsi Papua Barat kepada masyarakatnya. Kriteria untuk mendapatkan insentif adalah warga Papua Barat yang bekerja di perusahan, kemudian diberhentikan akibat dampak covid-19.
baca juga: Asa Pedagang Oleh-Oleh Garut Jelang Penerapan Kenormalan Baru
"Sementara Pemprov Papua Barat punya data sekitar 7000 karyawan perusahan yang di PHK tapi masih menunggu beberapa Kabupaten yang belum masukan data," ujarnya.
Tujuannya diberikan insentif itu untuk para eks karyawan perusahan bisa bertahan hidup dalam menghadapi pandemi korona. (OL-3)
Jika dilihat dari jangka panjang, implementasi rekrutmen nondiskriminatif adalah investasi menuju lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan manusiawi.
Sebanyak 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih bakal didirikan di berbagai wilayah Indonesia.
Tanpa penataan sistem pelatihan kerja yang inklusif lintas usia, ketimpangan kompetensi dapat menimbulkan ketegangan antargenerasi di tempat kerja.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Pekerja industri konstruksi di Jepang terus berkurang karena masalah penuaan. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi sektor konstruksi di Jepang.
Kondisi ketenagakerjaan saat ini mengalami penurunan sehingga perlu diimbangi dengan pertumbuhan jumlah wirausaha.
Microsoft melakukan PHK sekitar 9.000 karyawan, sekitar 4% dari total tenaga kerja globalnya.
Pengamat ekonomi Nailul Huda menyatakan pekerja atau buruh yang menerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah tetap akan menahan konsumsi.
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
Jika sebelumnya bahasa Inggris menjadi standar, kini bahasa Mandarin mulai mencuat sebagai keahlian baru yang dibutuhkan dalam dunia profesional modern.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) menaruh perhatian terhadap fenomena PHK yang melanda pekerja media.
Jika dibandingkan dengan negara lain, kesiapan AI di Indonesia sebenarnya sudah berada pada tingkat yang dikatakan cukup matang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved