Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
PEMERINTAH Provinsi Papua Barat sedang mengkaji data para pekerja yang mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahan akibat dampak pandemi covid-19. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan dan mengkaji data para pekerja yang dirumahkan akibat korona itu dari Kabupaten/ Kota.
"Khusus di Papua Barat, mereka yang bekerja di perusahan tetapi sementara dirumahkan sekarang kita minta data dari Kabupaten/Kota, 3 kabupaten yang belum kasih tunggu semua terkumpul baru dilakukan kajian," kata Gubernur Papua Barat, Rabu (3/6).
Setelah data terkumpul lanjut Mandacan, maka insentif akan diberikan kepada para pekerja seperti dilakukan daerah lain, pasti dilaksanakan juga oleh Provinsi Papua Barat kepada masyarakatnya. Kriteria untuk mendapatkan insentif adalah warga Papua Barat yang bekerja di perusahan, kemudian diberhentikan akibat dampak covid-19.
baca juga: Asa Pedagang Oleh-Oleh Garut Jelang Penerapan Kenormalan Baru
"Sementara Pemprov Papua Barat punya data sekitar 7000 karyawan perusahan yang di PHK tapi masih menunggu beberapa Kabupaten yang belum masukan data," ujarnya.
Tujuannya diberikan insentif itu untuk para eks karyawan perusahan bisa bertahan hidup dalam menghadapi pandemi korona. (OL-3)
Laporan ketenagakerjaan Biro pada hari Jumat melaporkan penambahan tenaga kerja hanya 73.000 di AS bulan Juli.
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyambut baik komoditas yang dibutuhkan AS akan dikenakan tarif lebih rendah bahkan 0%, termasuk tembaga
WAKIL Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam mengungkapkan bahwa kebutuhan tenaga kerja khususnya untuk green job akan meningkat ke depannya.
Realisasi investasi di Kabupaten Indramayu pada triwulan I 2025 menembus Rp362 miliar.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
Jika dilihat dari jangka panjang, implementasi rekrutmen nondiskriminatif adalah investasi menuju lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan manusiawi.
IKATAN Wartawan Hukum (Iwakum) memberikan bantuan solidaritas kepada para jurnalis yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonedia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam menyatakan bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di Indonesia.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengaku prihatin terhadap fenomena maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini.
Kebijakan sepihak tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi, para pekerja yang diberhentikan tidak diberikan penjelasan atau alasan yang logis oleh pihak perusahaan.
Microsoft melakukan PHK sekitar 9.000 karyawan, sekitar 4% dari total tenaga kerja globalnya.
Pengamat ekonomi Nailul Huda menyatakan pekerja atau buruh yang menerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah tetap akan menahan konsumsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved