KPU Bandung Belum Pastikan Tambahan Biaya Pilkada 2020

KPUD Bandung masih menunggu juknis dari KPU RI untuk penetapan standard alat pelindung diri (APD) Covid-19 bagi pelaksanaan Pilkada 2020. Di Jabar pilkada diselenggarakan di delapan kabupaten/kota. Diantaranya Tasikmalaya, Sukabumi, Karawang, Kabupaten Bandung, Pangandaran dan Depok.

Sejauh ini baru dilaksanakan uji publik tahapan pilkada Jabar yang kemudian ditunggu pengesahannya oleh KPU RI. Karena ada kemungkinan saat pentahapan maupun pemungutan suara nanti masih harus menggunakan protokol Covid-19 maka ada tambahan anggaran untuk masker, hand sanitizer dan APD.

"Standard APDnya juga belum ditetapkan. Kan APD medis tidak selalu sama persis dengan keperluan pemungutan suara. Kemungkinan kita masih menggunakan kertas suara. Yang bisa dilakukan secara online sejauh ini baru edukasi pemilih dengan videomix dengan beberapa komunitas diantaranya mahasiswa, segmen keagamaan, segmen perempuan, dan segmen pemula" tutur Ketua KPU Kota Bandung Suharti, saat ditemui mediaindonesia.com, Selasa (2/6) di kantor KPU Bandung.

Untuk proses update daftar pemilih, jelas dia, masih tetap berlangsung juga pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). KPUD di level kabupaten juga tengah melaksanakan pemetaan PPS sambil menunggu juklak dari KPU RI untuk pelaksanaan pilkada yang memberi kemungkinan dilakukan digital secara parsial.

Baca Juga: KPU: Pilkada Desember 2020 Bakal Dimundurkan Kembali

Sementara itu, terkait tambahan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pilkada di tengah pandemi Covid-19, Ketua KPUD Kabupaten Bandung Agus Baroya melalui pesan Whatsapp, Selasa (3/6), mengaku masih menunggu turunnya PKPU resmi dari KPU RI untuk teknis pelaksanaan pilkada dengan protokol Covid-19.

"Karena kebutuhan tambahan anggaran baru bisa disusun setelah ditetapkan dengan pasti standard protokol kesehatan yang akan diterapkan. Namun berapa tambahannya belum bisa memastikan jumlahnya," tandasnya. (OL-13)

Baca Juga: Ini Daftar 270 Daerah Gelar Pilkada 2020