Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan kesulitan melakukan pendataan warga desa yang berhak menerima program bantuan langsung tunai (BLT) dari realokasi dana desa atau BLT Desa. Dari 1.856 desa di Kalsel hingga kini baru 12 desa di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar yang siap digulirkan program BLT desa.
"Sejauh ini baru 12 desa di Kecamatan Aranio yang sudah selesai pendataan dan siap disalurkan BLT Desa," tutur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalsel, Zulkifli, Selasa (5/5).
Rencana penyaluran BLT Desa ini dijadwalkan pada 8 Mei yang akan dihadiri langsung Gubernur Kalsel.Tercatat ada 519 keluarga miskin atau sasaran dari 12 desa di Kecamatan Aranio akan menerima bantuan masing-masing Rp600 ribu dengan total Rp311 juta lebih.
Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan.Diakui Zulkifli pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Dinas Kesejahteraan Sosial terkait sinkronisasi data warga miskin di desa. Harus ada pemutakhiran data baik data warga miskin maupun warga mendadak miskin atau terimbas pandemi virus korona.
"Data ini kan dinamis, data miskin milik pemerintah bisa saja berubah, ditambah kita harus mendata orang miskin baru akibat pandemik korona. Di sisi lain penyaluran BLT harus disegerakan," ujarnya.
Di Kalsel ada 1.856 desa yang tersebar di 11 kabupaten. Beberapa kabupaten merupakan daerah terpencil dan sulit dijangkau, termasuk Kotabaru yang merupakan kepulauan. Ditambahkan Zulkifli salah satu syarat penyaluran BLT Desa ini adalah tidak tumpang tindih dengan bantuan pemerintah pusat seperti BLT, program keluarga harapan, bantuan pangan tunai dan lainnya. Persoalan lain adalah adanya ketentuan jika BLT Desa tidak disalurkan maka penyaluran dana desa dari pusat akan ditunda.
"Ini persoalan lainnya, karena sebagian desa di Kalsel jumlah warga miskinnya tinggal sedikit," ujarnya.
baca juga: Pembangunan Bandara Ngloram Tetap Berlanjut
BLT Desa merupakan upaya pemerintah untuk membantu warga desa akibat pandemi virus korona. Dana BLT Desa berasal dari realokasi pos penggunaan dana desa dengan ketentuan 25 persen hingga 35 persen tergantung besaran dana desa diterima suatu desa. Selain untuk BLT Desa, dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk pembentukan relawan covid -19 di desa, posko karantina dan hal lain yang berhubungan dengan upaya mengatasi pandemik virus korona. (OL-3)
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
Warga desa yang terbiasa hidup dengan keterbatasan dinilai lebih mudah beradaptasi saat harus kehilangan harta benda.
Asprindo menyiapkan proyek kedua Kampung Industri sektor pertanian di Sukoharjo, dimulai dari Desa Melur dengan pengembangan beras organik untuk dorong ekonomi lokal dan swasembada pangan.
Pemilihan Kabupaten Tuban didasari oleh karakteristik wilayah pesisir utara Jawa yang memiliki ketergantungan tinggi pada sektor pertanian dan perikanan.
pemberdayaan desa melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan, melibatkan generasi muda, komunitas lokal, dan program Desa Sejahtera
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Pemkab Bekasi mengeklaim telah melakukan pengawasan ketat, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses pengolahan di dapur SPPG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved