Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
BUPATI Sorong Johnny Kamuru kembali mendistribusikan bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di halaman Kantor Cabang BRI SP II Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa (5/5).
Bupati Sorong saat membagikan KKS dan sembako secara simbolis kepada tiga perwakilan KPM menerangkan bahwa bantuan tersebut merupakan sinergitas antara pemerintah pusa,t dan daerah dalam rangka mengurangi beban hidup masyarakat akibat dampak dari pandemik covid-19 yang sedang terjadi .
"Program bantuan pangan nontunai (BPNT) merupakan program transformasi dari Rastra dan memastikan program ini menjadi tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah ,tepat waktu ,tepat harga tepat kualitas dan tepat administrasi," ujar Bupati Johny Kamuru
Program BPNT ini telah dilakukan secara bertahap mulai tahun 2017 dan terus di perluas kewilayah-wilayah sampai saat ini. Khusus di tahun 2019 program BPNT dilaksanakan di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan dari sisi infrastruktur nontunai, sinyal telekomunikasi dan akses geografis sehingga program transformasi rastra tuntas ke seluruh kota dan kabupaten.
"Saya memberikan apresiasi kepada Dandim 1802, dan juga Kapolres Sorong yang telah bersama-sama bersinergi memberikan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Sehingga Pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat demi membantu dan menyelamatkan masyarakat kita dari masalah ancaman virus korona ini," ujar Bupati.
Sementara itu Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Amatus Turot menjelaskan bantuan pangan nontunai atau BPNT adalah bantuan pangan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang elektronik dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan ini hanya bisa dicairkan di e-warung untuk membeli bahan pokok pangan.
"Total saldo Rp200 ribu dan hanya bisa ditukar dengan bahan pokok sembako di e-warung yang telah bekerja sama dengan Pemkab Sorong," tambahnya.
baca juga: Jelang Lebaran, Pagar Beton Kota Tegal Bakal Dibuka Lagi
Adapun total keluarga penerima manfaat sejak 2019 di Kabupaten Sorong berjumlah 7.971 KPM dengan rincian total BNPT regular sebanyak 5.677 dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 2.024. Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sudah berlangsung sejak 2019, sejumlah 1.270 kartu keluarga sejahtera (KKS) yang sudah dibagikan dan akan didistribusi sekarang berjumlah 4.497. Pembagian bansos ini akan berlangsung dua minggu dan dijadwalkan akan dilayani di kantor kelurahan masing-masing. (OL-3)
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Brimob melakukan pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun, anggota yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di kawasan Kali Rawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.
Buku Cahaya Fajar dari Balik Gunung Mbaham mengupas perjalanan kepemimpinan Ali Baham Temongmere (ABT), pejabat Papua Barat yang mengedepankan pembangunan berbasis budaya.
SETIDAKNYA 12 ribu pelajar di Manokwari, Papua Barat, sudah mendapatkan makan siang gratis (MBG). Selurhnya merupakan pelajar dari tingkat TK hingga SMA di wilayah perkotaan Manokwari.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved