Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Sorong Johnny Kamuru kembali mendistribusikan bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di halaman Kantor Cabang BRI SP II Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa (5/5).
Bupati Sorong saat membagikan KKS dan sembako secara simbolis kepada tiga perwakilan KPM menerangkan bahwa bantuan tersebut merupakan sinergitas antara pemerintah pusa,t dan daerah dalam rangka mengurangi beban hidup masyarakat akibat dampak dari pandemik covid-19 yang sedang terjadi .
"Program bantuan pangan nontunai (BPNT) merupakan program transformasi dari Rastra dan memastikan program ini menjadi tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah ,tepat waktu ,tepat harga tepat kualitas dan tepat administrasi," ujar Bupati Johny Kamuru
Program BPNT ini telah dilakukan secara bertahap mulai tahun 2017 dan terus di perluas kewilayah-wilayah sampai saat ini. Khusus di tahun 2019 program BPNT dilaksanakan di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan dari sisi infrastruktur nontunai, sinyal telekomunikasi dan akses geografis sehingga program transformasi rastra tuntas ke seluruh kota dan kabupaten.
"Saya memberikan apresiasi kepada Dandim 1802, dan juga Kapolres Sorong yang telah bersama-sama bersinergi memberikan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Sehingga Pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat demi membantu dan menyelamatkan masyarakat kita dari masalah ancaman virus korona ini," ujar Bupati.
Sementara itu Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Amatus Turot menjelaskan bantuan pangan nontunai atau BPNT adalah bantuan pangan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang elektronik dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan ini hanya bisa dicairkan di e-warung untuk membeli bahan pokok pangan.
"Total saldo Rp200 ribu dan hanya bisa ditukar dengan bahan pokok sembako di e-warung yang telah bekerja sama dengan Pemkab Sorong," tambahnya.
baca juga: Jelang Lebaran, Pagar Beton Kota Tegal Bakal Dibuka Lagi
Adapun total keluarga penerima manfaat sejak 2019 di Kabupaten Sorong berjumlah 7.971 KPM dengan rincian total BNPT regular sebanyak 5.677 dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 2.024. Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sudah berlangsung sejak 2019, sejumlah 1.270 kartu keluarga sejahtera (KKS) yang sudah dibagikan dan akan didistribusi sekarang berjumlah 4.497. Pembagian bansos ini akan berlangsung dua minggu dan dijadwalkan akan dilayani di kantor kelurahan masing-masing. (OL-3)
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq hadir langsung di SMAN 1 Manokwari, Papua Barat, untuk menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, Selasa (25/11).
Penemuan kasus baru Tuberkulosis (TBC) di daerah itu hingga Juli 2025 mencapai 550 kasus, bahkan ada pasien yang sudah menunjukkan resisten obat.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved