WAKIL Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit menyebutkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatra Barat (Sumbar) sejak 22 April belum berhasil. Bahkan ia agak kesal, laporan (kepala) daerah dalam rapat telekonfrensi berbeda dengan realita di lapangan.
"Belum sempurna seperti yang kita harapkan. Itu evaluasi PSBB," ujar Nasrul, Sabtu (2/5).
Baca juga: Cuaca Buruk Nelayan Pariaman Dua Pekan tidak Melaut
Ia menjelaskan, belum adanya perubahan signifikan dalam angka terinfeksi covid-19, lantaran pusat konsentrasi massa atau pemicu kerumuman seperti pasar tradisional dan masjid masih banyak buka, dengan penertiban yang minim.
Malah di bulan puasa Ramadan ini, sore hari hingga jelang berbuka, masyarakat berduyun-duyun ke luar rumah. Ada yang tidak peduli," ujar Nasrul.
Baca juga: Tujuh Kabupaten/Kota di Sumbar Bebas Covid-19
Dia mengatakan, kalau seandainya kabupaten dan kota butuh penertiban pasar dan masjid, bisa minta bantu ke Pemprov. Sebab Pemprov juga punya Satpol PP. "Laporan telekonfrence 90% selesai, tapi di lapangan kita lihat beda. harusnya jangan mendengarkan dari bawahan saja, tapi turun ke lapangan," tandasnya.
Hingga Sabtu (2/5), jumlah positif covid-19 di Sumbar 182 kasus positif. Sebanyak 15 orang meninggal, 30 orang sembuh.
Baca juga: Akses Keluar Masuk Darat, Laut, Udara Kota Pekanbaru Ditutup
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Defriman Djafri mengatakan, PSBB tidak perlu dicabut, namun perlu didorong pembatasan berbasis kearifan lokal.
"Bukan PSBB dicabut tapi membuat kearifan lokal pembatasan yang jadi model. Buat protapnya," ujarnya.
Dikatakannya, Kota Bukittinggi bisa menjadi contoh yang baik penerapan PSBB. Dengan penerapan yang ketat, kasusnya sekarang nol.
"Penerapan berjalan dengan baik, masyarakat didik disiplin, mau pandemi apa pun, kita siap," imbuhnya.
Makna PSBB, kata Defriman, adalah mempersiapkan masyarakat di masa akan datang. (X-15)
