Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur (Flotim), Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga kini belum menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi keluarga terdampak covid-19. Padahal Pemkab Flotim sebelumnya telah merealokasikan APBD 2020 sebesar 14 miliar untuk penanganan covid-19.
Dari dana 14 milar tersebut, sebanyak 6 miliar akan digunakan untuk jaring pengaman sosial termasuk pemberian bansos. Namun, sejaub ini belum dapat dilakukan penyaluran bansos karena masih melakukan validasi data.
"Belum dapat disalurkan karena saat ini kita masih verifikasi dan validasi data keluarga penerima bantuan. Data ini harus disinkronkan dengan data di pusat, di kabupaten, dan di desa. Intinya, agar tidak terjadi pendobelan data penerima bantuan," papar Kepala Badan Keuangan daerah (BKD) Yosef Pehan Keraf, Selasa (28/4).
Menurutnya, ada data penerima BLT (bantuan langsung tunai) dari pusat dan penerima BLT dengan dana desa. "Ini yang akan kita lihat lagi. Yang sudah menerima tidak bisa dimasukkan lagi dalam data penerima. Jadi, mana yang belum menerima untuk BLT dari pusat maupun dari desa? Nah, di situ nanti menjadi bagian pemda untuk mereka yang belum menerima," lanjutnya.
Baca juga: Perpanjang PSBB di Bogor, Bima Arya: Kita Mau KRL Disetop
Ada lebih dari 70 ribu warga miskin, ujar Yosef, yang berhak menerima bantuan, baik dari pusat, dari provinsi dari desa dan kabupaten. "Sehingga memang harus data yang akurat agar tidak terjadi pendobelan. Kita harap secepatnya data bisa diselesaikan agar bansos bisa segera disalurkan," tandas Yosef.
Terkait data penerima BLT dari bantuan pusat, tercatat 15.700 kepala keluarga (KK) yang akan menerima. Sedangkan bantuan dari provinsi pun ditargetkan 20.000 KK. Lalu, bantuan yang akan ditangani oleh pemkab targetnya sekitar 2.000 KK.
"Terima kasih kepada pemerintah pusat karena telah menganggarkan BLT untuk 15.700 kepala keluarga. Mereka akan mendapatkan 600 ribu rupiah per bulan. Kami juga berterima kasih kepada bapak gubernur yang juga telah menganggarkan untuk jaringan pengaman sosial," ungkap Bupati Flotim Anton Hadjon beberapa waktu lalu.
Sementara, menurut Anton, Pemkab Flotim akan memberikan BLT dari anggaran 6 miliar rupiah bagi 2.000 KK. "BLT tersebut telah disiapkan daerah dari total 14 miliar untuk penangan covid-19," pungkasnya. (OL-14)
HUJAN lebat disertai angin kencang yang melanda Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (24/1) dini hari nyaris merenggut nyawa seorang anak perempuan.
Tanah longsor terjadi pada Kamis (22/1) sore akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut sejak pagi hari.
Sebuah pertikaian keluarga berujung pada tewasnya seorang pria berusia 55 tahun, berinisial MG di Rumah Adat Gendang Palit. Korban diduga menjadi korban penganiayaan oleh tiga keponakan.
Penundaan pelayaran ini sejalan dengan peringatan dini cuaca maritim yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang.
PULUHAN siswa Sekolah Dasar Inpres (SDI) di Pilau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), harus menempuh proses belajar di gedung yang rusak parah.
Dunia usaha di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan optimisme kuat memasuki awal 2026, seiring meningkatnya investasi dan membaiknya aktivitas ekonomi pada akhir 2025.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved