Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKIPUN disibukkan dengan penanggulangan covid-19, Pemprov Jambi tetap optimistis bisa melakukan upaya optimal mencegah dan mengawasi praktik korupsi.
"Bersama pemerintahan kabupaten dan kota, kita terus berusaha mencegah korupsi untuk meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih," kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, Kamis (23/4).
Dikatakan Sudirman, tekad untuk mengentaskan praktik korupsi di Jambi itu juga dia sampaikan kepada Tim Koordinator Pencegahan (Korgah) Wilayah VII Komisi Pemberantasan Korupsi pada rapat koordinasi melalui video conference, Rabu sebelumnya ( 22/4). Sudirman mengatakan, ada dua hal yang menjadi sentral pembahasan dalam rakor pencegahan, yakni masalah aset, pendapatan daerah.
"Dalam catatan kita, banyak sekali temuan aset yang perlu kita perbaiki.Selain itu masalah pendapatan banyak sekali penurunan terkait permasalahan covid-19," papar Sudirman.
Diungkapkannya, pada tahun 2019 Provinsi Jambi masih urutan ke-19 Monitoring Center-For Prevention (MCP). Capaian yang belum bagus itu, kata Sudirman akibat masih ditemukan kesalahan pengelolaan administrasi aset daerah. Dia mencontohkan, pada daerah pemekaran kerap melaporkan dokumen belaka, tidak disertai laporan bukti fisik.
baca juga: Memutus Mata Rantai Covid-19 , Safari Ramadan Ditiadakan
"Di sinilah banyak timbul permasalahannya. Termasuk dalam pengelolaan dana desa juga masih ditemukan permasalahan, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan tenaga pelaporanya masih banyak kekurangan," beber Sudirman.
Sementara pada rakor jarak jauh tersebut, Korgah VII Komisi Pemberantasan Korupsi Uding Jaharudin menyatakan siap membantu Pemerintah Provinsi Jambi untuk mencarikan solusi penyelesaian masalah aset daerah di Jambi yang masih banyak dijumpai. (OL-3)
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, agar mampu mandiri secara ekonomi serta memiliki kesempatan yang setara.
KEPOLISIAN Daerah Jambi berhasil mengagalkan perjalanan ribuan liter minyak solar bersubsidi asal Sumatra Barat.
KEPOLISIAN Daerah Jambi menyelidiki belasan ton bahan bakar minyak (BBM) diduga ilegal.
Melalui Gerakan Jambi Berpantun, daerah ini berhasil meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) sebagai pemilik kumpulan pantun terbanyak di Indonesia.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Penegakan hukum ini didasarkan pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved