Ratusan Orang di Jateng Kesulitan Restrukturisasi Kredit

RATUSAN orang mengadu ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena kesulitan dalam mengajukan program relaksasi kredit saat pandemik covid-19 sesuai kebujakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

"Setidaknya ada 371 warga yang wadul (mengadu) ke saya karena susah mengajukan keringanan kredit karena terdampak covid-19," kata Gubernur Ganjar di Semarang, Rabu (22/4).

Ia berharap semua lembaga keuangan seperti perbankan, lembaga pembiayaan kredit dan lainnya tidak mempersulit warganya dalam mengajukan restrukturisasi kredit.  Dirinya menyebut program restrukturisasi kredit ini sangat membantu masyarakat dan sejak diluncurkan hingga 16 April 2020, tercatat sudah ada 72.699 nasabah di Jateng yang disetujui pengajuan restrukturisasi kreditnya.

"Total jumlah kreditnya sebesar Rp6,8 triliun," ujarnya.

Kendati demikian, Ganjar menyebutkan laporan yang masuk melalui akun media sosial pribadinya ataupun melalui kanal aduan Laporgub tentang kesulitan mengakses kebijakan itu juga cukup banyak.

"Banyak yang mengadu ke saya misalnya Mas Saiful Anwar dari Banjarnegara. Sekarang dia nganggur karena tempat kerjanya tutup. Dia mengatakan ke saya bahwa sulit mengajukan keringanan kredit sepeda motor. Yang begini-begini ini harus dibantu, apalagi katanya, istrinya mas Saiful ini sebentar lagi melahirkan," ujarnya.

Untuk membantu masyarakat, Ganjar telah menyediakan portal aduan dan konsultasi kredit di website kreditcenter.jatengprov.go.id dan membuka kanal aduan di nomor 0813-2516-3300 dan 0878-3477-7466.
  
"Silakan ini dimanfaatkan agar masyarakat bisa berkonsultasi untuk mendapatkan keringanan kredit berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan kredit atau pembiayaan hingga konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara," tambahnya.

baca juga: BBLK Sumsel Mulai Kehabisan Bahan Reagen
  
Dalam upayanya membantu masyarakat di tengah pandemi covid-19 itu, Ganjar menggandeng OJK, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

"Nantinya, konsultasi yang masuk dari masyarakat, akan kami tindak lanjuti dengan melibatkan pihak-pihak tersebut," kata Ganjar. (OL-3)