Hansip Dioptimalkan Tekan Korona

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) bersama kabupaten/kota memaksimalkan 118.121 anggota Satuan Pelindung Masyarakat (Satlinmas)--dulu disebut Hansip (Pertahanan Sipil)--dalam meminimalisasi penyebaran virus korona baru atau covid-19 di wilayah itu.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jabar Budi Hermawan mengatakan anggota Satlinmas sebanyak itu tersebar di 5.312 desa/kelurahan. Mereka memiliki peran meminimalkan penyebaran covid-19 karena selain berada di seluruh desa/kelurahan, juga memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.

“Mereka selalu siap dan siaga melaksanakan tugas membantu pemerintah,” katanya di Bandung, kemarin. Oleh karena itu, lanjutnya, anggota Satlinmas menjadi modal penting dalam meminimalkan penyebaran covid-19.

Budi optimistis Satlinmas mampu menjadi pendeteksi awal dalam berbagai potensi konflik dan ketidaknyamanan masyarakat, termasuk terkait dengan pandemi covid-19.

“Kalau ada laporan dari warga, mereka yang tahu lebih dulu dan langsung turun untuk memverifikasi sebab mereka berbaur dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” paparnya.

Ia mengakui selama ini keberadaan Satlinmas sering dilupakan, termasuk oleh pemerintah. Pada masa pandemi covid-19, Pemprov Jabar akan memaksimalkan kembali keberadaan mereka dengan melibatkan aktif dalam PSBB.

Pemprov Jabar juga memastikan penerapan PSBB di Bandung Raya akan sama dengan yang lebih dulu diterapkan di Bogor, Depok, dan Bekasi. Pembatasan tidak akan dilakukan pada seluruh kawasan, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan tingkat penyebaran virus korona di setiap kawasan.

Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, PSPB di Bandung Raya meliputi Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi. Sementara itu, Ombudsman Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) meminta Pemprov Sumbar memastikan percepatan pendataan dan sistem distribusi bantuan dalam penerapan PSBB yang akan dimulai 22 April.

Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Sumatra Barat, Adel Wahidi, mengatakan selama pemberlakuan PSBB tidak boleh ada masyarakat yang kelaparan. Selain itu, bantuan sosial tidak untuk dipolitisasi.

Zona merah

Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), segera menerapkan kebijakan PSBB. Tiga wilayah di Kalsel yang menjadi zona merah korona selain Kota Banjarmasin ialah Kabupaten Banjar dan Barito Kuala. Di tiga daerah itu telah terjadi transmisi lokal.

Terkait dengan penerapan PSBB, pintu masuk perbatasan ibu kota Provinsi Kalsel akan makin diperketat.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin, menggelar rapat persiapan penerapan PSBB di wilayah itu. Selain Sidoarjo, PSBB dilaksanakan di Kota Surabaya dan Gresik.

Berbeda dengan daerah lainnya yang mulai dan akan menerapkan kebijakan PSBB, Provinsi Bali belum akan melaksanakan kebijakan PSBB.

Menurut Gubernur I Wayan Koster, Pulau Dewata itu tidak memenuhi syarat PSBB. Namun, ia meminta semua bekerja keras memerangi penularan covid-19. (YH/DY/HS/OL/RK/N-1)