Jawa Barat Mulai Salurkan Bansos untuk Warga Terdampak Covid-19

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dalam kondisi aman. Bahkan, pasokan beras dan komoditas lainnya cukup untuk empat bulan ke depan.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) mengatakan, pihaknya sudah memantau ketersediaan beras di Gudang Bulog Jawa Barat. Hasilnya, bahan kebutuhan pokok itu dalam kondisi aman. "Saya bersama Ketua DPRD Jawa Barat sudah mengecek ke Gudang Bulog untuk memastikan ketersediaan," kata Kang Emil di Bandung, Senin (20/4).

Selain beras, menurutnya komoditas lain pun seperti tepung, gula, dan minyak mencukupi untuk kebutuhan bulan Ramadan. "Distribusinya juga lancar," ucap Gubernur Jabar.

Sementara itu, Emil memastikan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pandemi Covid-19 sudah mulai disalurkan. Sebagai contoh, pihaknya pada Minggu (19/4) sudah menyalurkan bansos untuk 5.492 keluarga rumah tangga sasaran (KRTS).

"Terdiri dari 4.668 KRTS di Kota Bandung dan 824 di Cimahi," jelas Emil.  Emil juga memastikan pihaknya akan mempercepat penyaluran ini mengingat kondisi pandemi yang belum mereda.

"Prinsipnya lebih cepat lebih baik," tutur Emil. Namun, dia meminta pemerintah daerah agar memperbaiki data warga yang berhak menerima.

"Data terus diperbarui, karena dana provinsi yang sudah disetujui oleh Pak Ketua (DPRD Jawa Barat) ini bukan untuk semua golongan," jelas Emil.

Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad juga memastikan pihaknya juga memberi bantuan sosial untuk pengemudi angkutan kota, travel, dan warga terdampak lainnya.

Sehingga, menurutnya tidak hanya pengemudi ojek online (dalam jaringan) yang diperhatikan pemerintah. "Kalau mereka sudah tidak punya uang untuk makan, mereka juga berhak mendapatkannya," tegas Daud.

Daud juga memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan bantuan tersebut sebesar Rp500 ribu untuk setiap kepala keluarga (KK) terdampak Covid-19. "Sebanyak Rp500 ribu itu, Rp150 ribu berupa uang tunai, dan Rp350 ribunya sembako," kata Daud.

Dia memprediksi terdapat sekitar 7-8 juta KK yang berhak menerima bantuan sosial tersebut. "Kita akan pastikan data ke daerah, termasuk RT/RW. Pastikan agar tidak ada data ganda, penerima ganda. Dan pastikan bahwa mereka benar-benar berhak menerima bantuan ini," katanya. (BY/OL-09)