Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) kembali menerima surat pengajuan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari dua daerah, yakni Rote Ndau, Nusa Tenggara Timur dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Juru Bicara Pemerintah terkait Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengungkapkan surat dari dua daerah itu baru diterima pada Sabtu (11/4). Keputusan apakah PSBB bisa diberlakukan di sana mungkin baru akan keluar pada Senin (13/4).
Selain Rote Ndao dan Palangkaraya, sedianya ada tiga daerah di Indonesia Timur yang telah lebih dulu mengajukan penerapan PSBB yakni Sorong, Timika dan Fakfak. Namun, mereka tidak menyertakan data yang lengkap terkait jumlah kasus atau jumlah kematian, serta rencana aksi yang akan dilakukan ketika PSBB diterapkan.
Baca juga: Pemkot Sukabumi Tunggu Arahan Pemprov Jabar Soal Usulan PSBB
"Kita minta data lengkap belum dijawab lagi dari sana. Mereka mengajukan tanpa menggunakan data, hanya mengajukan saja. Kita minta harus lengkap dengan data," ujar Yurianto kepada Media Indonesia, Minggu (12/4).
Adapun, dua daerah yang sebelumnya menyatakan ingin memberlakukan PSBB yakni Tangerang, Banten dan Dumai, Riau, hingga saat ini masih belum mengajukan surat secara resmi ke Kementerian Kesehatan.
"Dumai belum mengajukan. Suratnya belum ada. Tangerang juga suratnya belum ada," tandasnya. (A-2)
“Masyarakat jadi mengurangai jumlah pembelian dan itu mengakibatkan stok cabai di pedagang lambat habisnya,”
Jumlah anak berisiko stunting di Kecamatan Bukit Batu, Palangka Raya yakni 19 anak yang tersebar di tujuh kelurahan.
Peninjauan jalan rusak di Lingkar Luar Palangka Raya untuk memastikan kelancaran perjalanan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
Peninjauan tersebut, dipimpin oleh Dirreskrimsus Polda Kalteng Kombes Pol Dr. Rimsyahtono dan diikuti para personel Ditreskrimsus yang terlibat operasi Satgas Pangan, Rabu (5/3).
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika yang melibatkan warga sipil, narapidana, serta oknum petugas rutan.
BPBD mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi bahaya yang bisa ditimbulkan oleh genangan air yang terus meningkat
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur kerap menyampaikan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
Proposal tersebut merupakan syarat administrasi untuk dapat direalisasikannya pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 1 pada Tahun 2025.
Pemerintah Kotim kini berupaya keras meningkatkan produktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.
Pengendalian karhutla merupakan salah satu program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2025-2030.
Gubernur berharap dengan adanya bantuan itu, bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved