Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan memberikan teguran keras kepada Kepala Dinas Sosial Babel terkait dengan adanya kebijakan bantuan untuk masyarakat miskin terdampak covid-19 dengan kriteria beragama Islam.
Peringatan keras kepada kepala Dinsos Babel tersebut tertuang pada surat teguran berbunyi sebagai akibat dari kelalaian perbuatan saudara atas surat tertanggal 30 Maret yang ditujukan kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota se Provinsi Babel telah menimbulkan permasalahan sosial dalam kehidupan keberagaman di Babel. Seharusnya kebijakan tersebut tidak patut untuk dilakukan, supaya tidak memunculkan keresahan di masyarakat yang menjurs ke SARA, dikarenakan sudah bersikap deskriminatif dalam mengambil suatu kebijakan dalam bertindak. Demikian isi surat teguran dari Gubernur Babel.
Atas dasar tersebut, Gubernur Babel memberikan teguran peringatan keras kepada M Aziz Harahap selaku kepala Dinsos karena tidak patuh dan melanggar PP30 tahun 2020 dan Perka bkn nomor 21 tahun 2020. Yakni melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Babel, Rusli membenarkan bahwa Dinsos Babel telah mengeluarkan surat terkait permintaan data untuk warga miskin terdampak covid-19 yang ada di Kabupaten/Kota, untuk dibantu melalui dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Babel.
"Kita kirim surat ke Baznas, dan dari Baznas membalasnya, barulah kita kirim ke Bupati/Walikota, dan mencantumkan beragama Islam sebagai SOP Baznas, ya seperti itu, dan tidak ada bahasanya diskriminasi," kata Rusli, Minggu (12/4).
Menurutnya memang benar dalam surat tersebut tercantum ketentuan beragama Islam, karena bantuan tersebut berasal dari anggaran zakat Baznas.
"Mungkin karena bahasa itu muncul sehingga dipolitisir, padahal kita ingin membantu, salah satu sumber bantuan dari Baznas. Sementara nanti juga ada bantuan lain, banyak dari CSR itu bebas semua agama dan kalangan mendapatkanya," ujarnya.
Dibeberkan Rusli, masyarakat miskin di Babel mencapai 16 ribuan, sehingga perlu banyak bantuan untuk bisa membantu mereka.
"Di Babel ini ada 16 ribuan masyarakat miskin, nah kita coba bantu dari dana Baznas, agar bisa mengurangi masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan. Bantuan bukan hanya Baznas tetapi masih banyak lagi seperti dana CSR dan pemda," ungkap dia.
Bantuan tersebut, tidak lagi diberikan bagi mereka yang telah mendapatkan bantuan dari Program pemerintah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (Bansos Sembako) Pemerintah Pusat.
"Mereka tidak mendapatkan lagi, dan data itu sudah pakem, langsung dari pusat, di situ tidak ada diskriminasi semua warga negara mendapatkanya," imbuhnya.
baca juga: Pertikaian di Mamra, kapolda Papua: Dua Anggota Polisi Meninggal
Sementara, Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Baznas Babel, Ali Imran menyebutkan, pada zakat ini ada istilah Muzaki dan Mustahiq.
"Muzaki ini adalah seorang muslim ata badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat, sedangkan istilah Mustahiq adalah orang yang menerima zakat, makanya zakat ini yang menerima mesti muslim," kata Ali.
Baznas menurutnya akan menyalurkan bantuan sembako dan sejumlah uang kepada masyarakat miskin terdampak covid-19. Untuk data masyarakat yang akan disalurkan pihaknya menggunakan data dinsos. (OL-3)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Sandi mengungkapkan kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan setiap bulan dengan materi yang beragam.
Ada beberapa langkah antisipatif yang mulai diterapkan Puskesmas Warungkondang untuk mencegah penyebaran covid-19.
Munculnya kembali covid-19 tentu perlu diantisipasi. Karena itu, saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memitigasi penyebaran covid-19, terutama pada sektor pariwisata.
Saat ini, kelima pasien tersebut hanya bergejala ringan. Mereka sedang melakukan isolasi mandiri di rumah.
Bupati memastikan terpaparnya warga tersebut saat yang bersangkutan berada di luar daerah.
Galeri menjadi catatan sekaligus spirit agar warga Jabar tak gentar, namun tetap waspada menghindari penularan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved