Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Tapanuli Utara dalam menghadapi pandemi virus korona, maka dalam prioritas pembangunan diutamakan dalam hal perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan anggaran program-program lain yang dianggap tidak mendesak bisa dihapus, sehingga anggarannya bisa digunakan untuk menangani pandemi Covid-19. Hal itu dikemukakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut Indra Simaremare, Selasa (7/4).
"Seluruh kegiatan fisik yang mengarah kepada perilaku hidup sehat dan bersih seperti pengadaan air bersih desa, MCK sekolah dan sejenisnya menjadi prioritas.Biaya yang digunakan selama ini diambil dari biaya tak terduga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Memang BPBD sudah menyediakan biaya bencana alam sebesar Rp1,3 miliar," kata Indra.
baca juga: Dua Pengusaha Serahkan Satu Ha Lahan Untuk Makam Khusus Covid-19
Kemudian untuk biaya kebutuhan dasar masyarakat mencapai Rp20 miliar per bulan untuk 27 kepala keluarga yang perlu mendapat bantuan akibat dampak Covid-19.
"Itulah sebabnya kita menghapus semua kegiatan yang tidak mengarah pada penanggulangan Covid-19," ujarnya. (OL-3)
Data penerima bantuan Jaminan Hidup (JADUP) di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara dinilai tidak tepat sasaran bahkan diduga sarat rekayasa.
Pembangunan huntap menjadi urgensi utama mengingat kebutuhan mendesak warga akan tempat tinggal yang permanen.
Kasus korupsi ini bermula dari pengalokasian anggaran sebesar Rp13,6 miliar untuk pembenahan lampu jalan dan taman.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
HARAPAN puluhan warga terdampak bencana di Dusun I Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, untuk menempati hunian sementara masih harus tertunda.
Lebih dari satu bulan setelah banjir dan longsor melanda Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatra Utara, transparansi penyaluran bantuan kemanusiaan masih menjadi tanda tanya.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved