Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Tapanuli Utara dalam menghadapi pandemi virus korona, maka dalam prioritas pembangunan diutamakan dalam hal perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan anggaran program-program lain yang dianggap tidak mendesak bisa dihapus, sehingga anggarannya bisa digunakan untuk menangani pandemi Covid-19. Hal itu dikemukakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut Indra Simaremare, Selasa (7/4).
"Seluruh kegiatan fisik yang mengarah kepada perilaku hidup sehat dan bersih seperti pengadaan air bersih desa, MCK sekolah dan sejenisnya menjadi prioritas.Biaya yang digunakan selama ini diambil dari biaya tak terduga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Memang BPBD sudah menyediakan biaya bencana alam sebesar Rp1,3 miliar," kata Indra.
baca juga: Dua Pengusaha Serahkan Satu Ha Lahan Untuk Makam Khusus Covid-19
Kemudian untuk biaya kebutuhan dasar masyarakat mencapai Rp20 miliar per bulan untuk 27 kepala keluarga yang perlu mendapat bantuan akibat dampak Covid-19.
"Itulah sebabnya kita menghapus semua kegiatan yang tidak mengarah pada penanggulangan Covid-19," ujarnya. (OL-3)
Pembangunan huntap menjadi urgensi utama mengingat kebutuhan mendesak warga akan tempat tinggal yang permanen.
Kasus korupsi ini bermula dari pengalokasian anggaran sebesar Rp13,6 miliar untuk pembenahan lampu jalan dan taman.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
HARAPAN puluhan warga terdampak bencana di Dusun I Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, untuk menempati hunian sementara masih harus tertunda.
Lebih dari satu bulan setelah banjir dan longsor melanda Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatra Utara, transparansi penyaluran bantuan kemanusiaan masih menjadi tanda tanya.
Presiden Prabowo juga mengajak para pengungsi beserta para pejabat yang hadir untuk berdoa bersama-sama.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved