Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
PEMERINTAH Kabupaten Tapanuli Utara dalam menghadapi pandemi virus korona, maka dalam prioritas pembangunan diutamakan dalam hal perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan anggaran program-program lain yang dianggap tidak mendesak bisa dihapus, sehingga anggarannya bisa digunakan untuk menangani pandemi Covid-19. Hal itu dikemukakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut Indra Simaremare, Selasa (7/4).
"Seluruh kegiatan fisik yang mengarah kepada perilaku hidup sehat dan bersih seperti pengadaan air bersih desa, MCK sekolah dan sejenisnya menjadi prioritas.Biaya yang digunakan selama ini diambil dari biaya tak terduga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Memang BPBD sudah menyediakan biaya bencana alam sebesar Rp1,3 miliar," kata Indra.
baca juga: Dua Pengusaha Serahkan Satu Ha Lahan Untuk Makam Khusus Covid-19
Kemudian untuk biaya kebutuhan dasar masyarakat mencapai Rp20 miliar per bulan untuk 27 kepala keluarga yang perlu mendapat bantuan akibat dampak Covid-19.
"Itulah sebabnya kita menghapus semua kegiatan yang tidak mengarah pada penanggulangan Covid-19," ujarnya. (OL-3)
Program Klasterkuhidupku dari BRI sukses mendorong kebangkitan Klaster Usaha Rumah Ulos yang dipimpin Marlinda Yanti Panggabean di Tapanuli Utara.
kegiatan ini bukan sekadar berbagi makanan berbuka, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat.
Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai aktivitas para pelaku.
Warga setempat masih diminta untuk tetap waspada dan hanya mengacu pada informasi dari sumber resmi.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, hingga akhir 2024 belum mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II sebesar Rp15 miliar.
Sedikitnya 100 orang perempuan yang tergabung dalam Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPI) Tapanuli Utara (Taput) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Mapolres Taput.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved