Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
MANTAN Kapolda Jawa Timur Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memerangi berita bohong atau hoaks menjelang Pilwali Surabaya 2020.
Cak Machfud, panggilan akrabnya mengimbau masyarakat untuk selektif dalam mengonsumsi informasi yang ada di lini masa maupun di media masa. "Mari kita sama-sama perangi berita hoaks menjelang Pilwali Surabaya ini," ujar Cak Machfud dalam keteranganya, Kamis (19/3)
Pria yang sedang dicalonkan sebagai Wali Kota Surabaya ini juga mengatakan, agar tidak mudah percaya dengan berita yang sumbernya tidak jelas.Apalagi jelas Cak Machfud, biasanya menjelang Pilwali seperti sekarang, kerap bermunculan media-media bodong yang tidak jelas kebenaran informasinya.
"Media-media baru juga kerap bermunculan menjelang Pilwali seperti sekarang, Tujuanya ya untuk menyebarkan berita tidak benar," ucap Cak Machfud.
Lantaran itu, Cak Machfud mengimbau, sebelum membagi berita yang sumbernya tidak jelas, lebih baik cari kebenaranya dulu, agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari "Demi menjaga kestabilan Pilwali Surabaya, mari kita sama-sama memfilter berita-berita yang ada di media masa maupun media sosial," jelas Cak Machfud. (OL-13)
Baca Juga: Novel Baswedan Tidak Hadir di Sidang Perdana
Baca Juga: Ijtima Ulama Dibatalkan, Istana Apresiasi Keikhlasan Masyarakat
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved