Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang, Miftah Farid mengakui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sebagai peringatan dini. Sebelumnya, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu menyatakan Kabupaten Karawang berada menduduki posisi teratas dari 8 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada di Jawa Barat. Di Indonesia IKP Karawang menempati posisi 16 teratas dari 270 kabupaten/kota dan tiga teratas di Pulau Jawa.
"IKP ini sebagai early warning kita. Sebagai peringatan kita akan melakukan upaya, supaya pemilu Karawang ini tetap aman," kata Miftah kepada Media Indonesia, Jumat (6/3).
Miftah menjelaskan peringatan dari Bawaslu tersebut dinilainya positif. Hasil penilain IKPÂ menjadi perhatian yang serius dari Muspida Karawang.
Lanjut Miftah, langkah antisipasi kerawanan KPU Karawang menurutnya meminta jajarannya bekerja sesuai aturan dan menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu.
"Terobosannya adalah beberapa waktu lalu saat menggelar orientasi PPK. Kita mengundang Kejaksaan dan Kepolisian untuk mensosialisasikan kepada mereka tentang pengawasan mereka dalam pemilu," katanya.
baca juga: Terkait Covid-19, Jateng Siap Bangun Laboratorium
Sehingga, para PPK bahkan hingga tingkat PPS mengetahui jika dalam pelaksanaan Pilkada diawasi oleh Kejaksaan dan Kepolisian.
"Tidak ada main-main harus sesuai aturan. Dan mereka mengetahui diawasi," pungkasnya. (OL-3)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved