Headline

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

Seluruh RS Rujukan Harus Simulasi Penanganan Pasien Korona

Supardji Rasban
05/3/2020 08:15
Seluruh RS Rujukan Harus Simulasi Penanganan Pasien Korona
Anggota komisi IX DPR RI, Dewi Aryani menyaksikan simulasi pasien terinfeksi virus korona di RSUD Dr. Soeselo, Slawi, Kab Tegal.(MI/SUPARDJI RASBAN )

SELURUH Rumah Sakit/RS rujukan diminta melakukan simulasi penanganan pasien terduga maupun yang terinfeksi virus korona. Selain itu, rumah sakit agar melakukan koordinasi dengan RS satelit. Sehingga, jika terpantau ada yang terindikasi maka ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat djalankan secara komprehensif sesuai standar yang berlaku.

Hal itu disampaikan anggota komisi IX DPR RI, Dewi Aryani, saat melakukan kunjungan sekaligus menyaksikan simulasi pasien terduga terinfeksi virus korona di RSUD Dr. Soeselo, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (4/3). RS satelit yakni RS yang bukan rujukan, tapi lokasinya dekat RS yang menjadi rujukan penangnan pasien terduga terinveksi virus korona. Di Tegal, RS yang menjadi rujukan yakni RSUD Kardinah Tegal, dan RS satelitnya RSUD Suradadi/Kabupaten Tegal dan RSUD Brebes/Kabupaten Brebes.

Dewi Aryani juga meminta pemerintah kabupaten/pemkab agar memerintahkan seluruh perangkat desa bersama seluruh Puskesmas di Indonesia untuk melakukan sosialisasi, cara pencegahan penyebaran virus korona kepada masyarakat.
     
"Pihak Pemkab juga akan membuka Covid Center sebagai pusat informasi resmi sehingga masyarakat tidak perlu panik dan tidak perlu mudah percaya dengan informasi yang diterima dari pihak yang tidak kompeten," ujar Dewi Aryani.

Ia berpandangan kepanikan masyarakat harus diredam dengan memberikan pemahaman yang benar untuk antisipasi di lingkungan masing-masing. Seluruh apotek dan toko penjual masker agar tidak mengambil keuntungan berlebih di tengah meningkatnya kebutuhan masker saat ini.

"Pemkab harus ikut memantau dan memonitor para pihak yang secara sengaja menimbun dan bahkan memproduksi masker yang ilegal," ucapnya.

Menurut dia, seluruh RS yang ditunjuk Kementerian Kesehatan/Kemenkes sebagai RS rujukan harus segera mendapatkan dropping dukungan kelengkapan Alat Keselatan Diri (AKD), di antaranya masker, baju khusus, sarung tangan dan lainnya sesuai dengan SOP yang digunakan oleh dokter dan tenaga medis lainnya dalam menangani pasien Covid 19.

baca juga: RS di Daerah Siap Tangani Pasien Korona    

"Termasuk pembiayaan juga harus segera diantisipasi agar Kemenkes segera melakukan koordinasi. Mengingat ini masuk dalam kategori bencana wabah biologi, maka pemerintah pusat wajib turun tangan," pungkasnya. (OL-3)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya