Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
ANGGOTA DPR RI, Mulyadi menegaskan tak ingin mengkhianati kepercayaan masyarakat Sumatera Barat yang telah memberikannya dukungan. Meski dukungan untuk menjadi Gubernur Sumbar semakin masif, Mulyadi saat ini masih terus bekerja memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumbar.
"Saya tidak ingin mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan masyarakat dengan bersantai-santai, saya balas kepercayaan tersebut dengan berbagai upaya untuk memajukan Sumbar. Komitmen saya dari dulu tidak pernah berubah, pengabdian kepada masyarakat Sumbar adalah nomor satu," kata Mulyadi dalam keterangan tertulisnya.
Prinsip tersebut ia pegang selama menjalani amanah rakyat di parlemen selama tiga periode. Beberapa aspirasi warga Sumbar yang sukses ditanganinya antara lain penyelesaian Jembatan Layang Kelok Sembilan, kelanjutan pembangunan irigasi Batang Anai di Padang Pariaman, pembangunan rusunawa untuk puluhan pondok pesantren (ponpes) dan sejumlah infrakstruktur lainnya.
Bahkan mantan Wakil Ketua Komisi VII tersebut juga berhasil menggiring berbagai program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk masyarakat Agam, Padang Pariaman, Limapuluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Payakumbuh, Bukittinggi dan Pariaman untuk ribuan keluarga kurang mampu di daerah tersebut.
Baca juga : Anggaran Pilkada 2020 Luwu Utara Rampung
"Kedepannya saya akan lebih berusaha agar kita lebih maju dan tidak tertinggal dengan daerah lain," kata dia.
Prinsip Mulyadi ini mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat Sumbar, Darizal Basir. Menurutnya, wajar jika masyarakat banyak mendorongnya untuk kembali ke Minang untuk membangun Sumbar.
Menurutnya hanya Kandidat Gubernur Sumbar Mulyadi yang bisa memajukan daerah dan masyarakat di masa mendatang. Ia melihat Mulyadi kaya akan pengalaman dan memiliki jaringan luas yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin Sumbar.
"Pak Mulyadi saya Insya Allah yakin bisa memajukan Sumbar jika diberikan amanah sebagai orang nomor satu," jelas Darizal.
"Saya tidak asal bicara, beliau memang selama ini selalu memikirkan berbagai cara agar masyarakat Sumbar bisa maju, dialah figur pemimpin terbaik kita," tandasnya. (RO/Ol-7)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved