Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLDA Sulawesi Tengah, Irjen Pol Syafril Nursal, belum bersedia mengungkap identitas atau daerah asal dua orang simpatisan jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT), kelompok sipil bersenjata di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang ditangkap pada Selasa (4/2). Kedua simpatisan yang ditangkap tersebut, ingin bergabung bersama kelompok MIT yang saat ini berada di bawah pimpinan Ali Kalora. Namun identitas keduanya belum diungkap, dengan alasan masih dalam pengembangan.
"Identitas keduanya nanti saya akan berikan. Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan," ujar Irjen Pol Syafril Nursal, saat dikonfirmasi disela-sela pelaksananaan kegiatan rapim dan rakor Polda Sulteng, Kamis (6/2).
Menurut Kapolda, bersama dengan dua orang yang ditangkap itu, polisi juga menyita barang bukti yang dibawa kedua simpatisan MIT tersebut. Tetapi Kapolda tetap bungkam soal brapa banyak dan apa saja barang bukti yang disita.
"Yang pasti, barang bukti yang telah disita itu adalah persiapan keduanya untuk bergabung dengan kelompok MIT di atas gunung. Termasuk barang-barang yang diperlukan untuk kegiatan pergerakan mereka," kata Kapolda Sulteng.
Ia memastikan sejauh ini Operasi Tinombala 2020 berjalan dengan baik.
baca juga: Kalsel Perpanjang Izin Tinggal WNA Tiongkok
"Semoga operasi tersebut dapat menyelesaikan persoalan-persoalan terorisme di Sulawesi Tengah. Saya berharap persoalan itu segera diselesaikan, agar Poso tidak lagi menjadi magnet bagi orang-orang yang ingin bergabung dengan kelompok tersebut," pungkasnya. (OL-3)
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan.
Korps Relawan Bencana di bawah Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) menyelenggarakan rangkaian Psychosocial Support Program bagi anak-anak dan guru terdampak gempa bumi di Kabupaten Poso.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Kabupaten Poso sebagai kawasan Warisan Geologi (Geoheritage) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 265.K/GL.01/MEM.G/2025.
Wakil residen RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan korban gempa bumi yang melanda Kabupaten Poso.
Kegiatan ini melibatkan personel Pos Kamtibmas Tamanjeka, Tim Alfa 1, dan Tim Alfa 2. Mereka mengangkat reruntuhan, meja, dan kursi yang rusak akibat gempa.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
SATGAS III Preventif Operasi Madago Raya Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah menggelar razia kendaraan di empat pos keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Minggu (10/8).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved