Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PDIP Jawa Tengah menginginkan sapu bersih Pilkada serentak yang terjadi di 21 kabupaten/kota se Jateng pada September nanti. Dasarnya adalah kemenangan PDIP di Jateng dalam Pileg serentak tahun lalu.
"Memang belum jadi sikap resmi DPD PDIP Jateng. Tapi saya rasa itulah yang menjadi harapan, jika melihat peta kekuatan usai Pileg serentak tahun lalu," kata Bendahara DPD PDIP Jateng Agustina Wilujeng Pramestuti di Solo, Kamis (23/1).
Menurut dia, secara resmi target untuk memenangkan Pilkada di 21 daerah se-Jateng belum dicanangkan. Ada sejumlah parameter yang akan mendukung target seperti hasil survei, kemampuan logistik dan juga respons masyarakat terhadap paslon yang nantinya mendapatkan rekomendasi DPP PDIP.
Sejauh ini, rekomendasi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah belum dikeluarkan DPP PDIP, dan masih memberikan kesempatan kepada para bakal calon untuk yerus bersosialisasi, agar bisa mendongkrak popularitas dan elektabilitas.
Wilujeng menambahkan pada Februari 2020 akan dilakukan pengambilan sampel kembali terkait popularitas dan elektabilitas para bakal calon. Pengambilan sampel survei untuk melihat pergerakan profile para bakal calon, baik figur eksternal maupun internal.
Ia memprediksi, rekomendasi untuk bakal calon untuk Pilkada di 21 kabupaten/kota tidak akan serempak.
"Kapan waktunya saya tidak tahu, itu kebijakan DPP. Tapi prediksi saya tidak akan serentak keluarnya," imbuh politisi PDIP yang duduk di Komisi X DPR RI itu.
baca juga: Jumlah Korban Miras Oplosan Bertambah
Pada bagian lain ketika disinggung keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka, yang sedang dalam penantian rekomendasi, dia melihat sudah semakin dikenal masyarakat Kota Solo.
"Langkah blusukan Gibran di tengah-tengah masyarakat, telah membuatnya makin dikenal. Itu sungguh modal bagus. Begitu halnya petahana Achmad Purnomo-Teguh. Ya semua memiliki peluang untuk mendapat rekomendasi DPP. Tapi saya juga perlu mengingatkan, agar kader PDIP tetap tegak lurus terhadap apa pun keputusan DPP menyangkut rekomendasi. Itu prinsip PDIP," tegas dia sekali lagi. (OL-3)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved