Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel pintu masuk ruang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sidoarjo setelah operasi tangkap tangan (OTT)pada Selasa malam (7/1/2020). Pasca OTT tersebut, pelayanan di kantor pemerintahan Kabupaten Sidoarjo tetap berjalan normal.
Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, sesuai dengan arahan wakil bupati Sidoarjo, maka kegiatan pemerintahan dijalankan sebagaimana biasanya. Pelayanan di Pemkab Sidoarjo tidak boleh terganggu meskipun kepala daerahnya terjaring OTT KPK.
Tiga agenda di pemkab yang akhirnya batal dihadiri bupati juga tetap berjalan. Hanya saja kegiatan yang rencananya dilakukan di pendopo kabupaten dipindahkan ke Delta Graha.
Demikian pula penyegelan ruang LPSE juga tidak berpengaruh pada pelayanan. Ruang LPSE disegel karena ada dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa.
Demikian pula aktivitas di Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) tetap berjalan normal meskipun ruang LPSE disegel KPK. Sebab pelayanan di kantor tersebut sudah tersistem sehingga tidak terpengaruh dengan penyegelan tersebut.
"Pengadaan tetap jalan tidak terkendala dengan itu," kata Zaini.
KPK melakukan OTT Bupati Sidoarjo Saiful Ilah serta beberapa pihak lain di pendopo Kabupaten Sidoarjo, Selasa malam setelah waktu Isya. Usai penangkapan tersebut, satu unit kendaraan nopol L 1897 IC kembali datang ke pendopo Delta Wibawa Sidoarjo sekitar pukul 10.45 WIB. Empat orang penyidik KPK yang keluar dari mobil langsung menuju ke ruang kerja bupati di dalam pendopo.
baca juga: Pemrov Jateng Gratiskan SPP SMA/SMK/SLB Negeri Tahun Ini
Dalam ruang ini penyidik KPK terlihat mengambil sejumlah berkas diduga barang bukti terkait penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Setelah dari ruang kerja bupati, penyidik KPK kemudian menuju ke rumah dinas bupati yang juga berada dalam lingkungan pendopo. Tidak diketahui persis apa yang mereka bawa dari dalam rumah dinas ini. Sekitar pukul 11.17 WIB mereka kembali masuk mobil dan satu menit kemudian penyidik KPK itu keluar pendopo. (OL-3)
Hakim juga menegaskan pentingnya pemulihan hak-hak terdakwa, termasuk kedudukan, harkat, serta martabatnya di mata hukum.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Para tersangka diduga membagi kuota tersebut secara sepihak dengan komposisi 50:50.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negara Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (30/3/2026), dengan agenda pemeriksaan ahli dari jaksa penuntut umum (JPU).
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved