Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel pintu masuk ruang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sidoarjo setelah operasi tangkap tangan (OTT)pada Selasa malam (7/1/2020). Pasca OTT tersebut, pelayanan di kantor pemerintahan Kabupaten Sidoarjo tetap berjalan normal.
Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, sesuai dengan arahan wakil bupati Sidoarjo, maka kegiatan pemerintahan dijalankan sebagaimana biasanya. Pelayanan di Pemkab Sidoarjo tidak boleh terganggu meskipun kepala daerahnya terjaring OTT KPK.
Tiga agenda di pemkab yang akhirnya batal dihadiri bupati juga tetap berjalan. Hanya saja kegiatan yang rencananya dilakukan di pendopo kabupaten dipindahkan ke Delta Graha.
Demikian pula penyegelan ruang LPSE juga tidak berpengaruh pada pelayanan. Ruang LPSE disegel karena ada dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa.
Demikian pula aktivitas di Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) tetap berjalan normal meskipun ruang LPSE disegel KPK. Sebab pelayanan di kantor tersebut sudah tersistem sehingga tidak terpengaruh dengan penyegelan tersebut.
"Pengadaan tetap jalan tidak terkendala dengan itu," kata Zaini.
KPK melakukan OTT Bupati Sidoarjo Saiful Ilah serta beberapa pihak lain di pendopo Kabupaten Sidoarjo, Selasa malam setelah waktu Isya. Usai penangkapan tersebut, satu unit kendaraan nopol L 1897 IC kembali datang ke pendopo Delta Wibawa Sidoarjo sekitar pukul 10.45 WIB. Empat orang penyidik KPK yang keluar dari mobil langsung menuju ke ruang kerja bupati di dalam pendopo.
baca juga: Pemrov Jateng Gratiskan SPP SMA/SMK/SLB Negeri Tahun Ini
Dalam ruang ini penyidik KPK terlihat mengambil sejumlah berkas diduga barang bukti terkait penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Setelah dari ruang kerja bupati, penyidik KPK kemudian menuju ke rumah dinas bupati yang juga berada dalam lingkungan pendopo. Tidak diketahui persis apa yang mereka bawa dari dalam rumah dinas ini. Sekitar pukul 11.17 WIB mereka kembali masuk mobil dan satu menit kemudian penyidik KPK itu keluar pendopo. (OL-3)
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
PEMBERIAN pembebasan bersyarat kepada terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto memberikan preseden buruk pada pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurut Sudirman Said, hukum yang berlumuran korupsi membuat rasa tak adil mendominasi suasana batin rakyat banyak.
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Padahal, sektor kehutanan mengelola aset negara dengan nilai triliunan rupiah dan memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Inhutani V Jakarta.
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan tidak ada yang perlu ditakuti terkait rencana Komisi III DPR RI memanggil KPK untuk rapat dengar pendapat (RDP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved