Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KUALITAS pemilu bupati Bandung 2020 diprediksi akan berkurang jika istri Bupati Bandung Dadang Naser ikut mencalonkan. Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bandung Agus Yasmin mengatakan, majunya istri Bupati Bandung akan menurunkan kualitas demokrasi di wilayahnya.
"Jadinya demokrasi rasa monarki," kata Agus Yasmin di Bandung, Kamis (19/12/2019).
Untuk diketahui, sebelum Dadang Naser, bupati Bandung dijabat Obar Sobarna. Obar merupakan purnawirawan TNI yang juga merupakan mertua Dadang Naser.
"Dulu dari Pak Obar ke menantu (Dadang Naser). Masa setelah ini ke anaknya (istri Dadang Naser)," katanya.
Selain merusak kualitas demokrasi, kata Agus, jika terjadi hal ini akan sulit untuk mengukur keberhasilan pemerintah.
"Jadi tidak terukur keberhasilannya," kata dia.
"Ini tidak bagus. Akselerasi pembangunan tidak terukur," katanya.
Tak hanya itu, dia juga khawatir akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan jika istri bupati tersebut maju.
"Itu sesuatu yang linier. Karena tak bisa dihindari," katanya.
Selain penggunaan APBD dalam kampanye, dia juga khawatir adanya kecurangan.
"KPUD, Bawaslu, PPK, pasti rikuh. Ada beban psikologi. Ini mematikan ruang demokrasi," katanya.
Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung Harjoko Sangganagara berharap penyelenggara pemilu bekerja dengan baik dan tidak mengistimewakan salah satu kandidat.
"Itulah gunanya negara membentuk KPU, Bawaslu. Supaya kualitas pemilu berjalan baik," katanya.
baca juga: Tim SAR Siaga di Objek Wisata dan Pelabuhan
Selain itu, dia meminta pemerintah saat ini tidak mengerahkan potensi negara saat digelarnya ajang demokrasi tersebut.
"Baik itu APBD, APBN, ASN, jangan dimanfaatkan," katanya. (OL-3)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved