POLITIK uang masih menjadi momok yang menakutkan dalam pemilu kepala daerah. Modus yang terus berkembang menjadi kesulitan dalam pengawasannya. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat M. Abdullah mengakui politik uang sulit dihilangkan dalam setiap pemilu. Dirinya pun tidak menjamin kecurangan tersebut akan hilang pada pemilu kepala daerah serentak 2020 di Jawa Barat.
"Tidak ada jaminan tak ada money politic," kata Abdullah pada sosialisasi 'Kewenangan Bawaslu dan Keadilan Pemilu', di Bandung, Kamis (19/12/2019).
Menurut dia, politik uang menjadi persoalan dominan dalam setiap pemilu. Beberapa persoalan yang dominan lainnya adalah politik transaksional saat pencalonan kandidat oleh partai, penggunaan aparatur dan keuangan negara, hingga kecurangan oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, menurutnya perlu penguatan lembaga pengawasan.
"Penataan, perbaikan, penting dilakukan," katanya.
Sebagai contoh, kewenangan Bawaslu perlu diperkuat lagi dalam aspek penindakan.
"Kewenangan sengketa Bawaslu. Ini cara kita membangun agar proses pemilu berkualitas," katanya.
Penguatan seperti inipun harus dilakukan dengan perbaikan di internal Bawaslu sendiri.
baca juga: Polres Purwakarta Persilahkan Warga Ambil Motor di Mapolres
"Profesionalitas petugas Bawaslu harus ditingkatkan," katanya.
Jika itu terwujud, menurut Abdullah kualitas demokrasi di Tanah Air akan terwujud.
"Jika tertata, menghasilkan pemilu berkualitas. Jika itu terjadi, tinggi legitimasinya," kata dia. (OL-3)
