Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
SALAH satu program deradikalisasi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terhadap para narapidana kasus terorisme (napiter) adalah reedukasi yang merupakan pembinaan atau penguatan agar dapat meninggalkan paham radikal terorisme.
Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/12), BNPT menyebutkan dalam program reedukasi itu dilakukan transformasi pemikiran, pemahaman, sikap yaitu memberikan pencerahan kepada warga binaan Pemasyarakatan (WBP) tentang ajaran agama dan kebangsaan yang mengusung nilai-nilai kedamaian, toleransi, dan sikap terbuka terhadap sejumlah perbedaan yang ada dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa.
Program reedukasi yang dilakukan Subdit Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada Direktorat Deradikalsiasi BNPT terhadap dua WBP kasus terorisme, yakni RP dan SW, ditinjau langsung oleh Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, di Lapas Kelas III Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/12).
"Kegiatan reedukasi ini adalah kegiatan yang rutin, yang kita laksanakan khususnya dilakukan oleh Subdit Bina Dalam Lapas dalam rangka meningkatkan program deradikalisasi di dalam Lapas. Dan saya kebetulan hari ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur untuk melihat secara langsung program deradikalisasi yang dilakukan oleh subdit saya untuk mengetahui perkembangan WBP itu," ujar Hendri.
Mantan Komandan Satuan Induk Badan Intelijen Strategis (Dansat Induk Bais) TNI ini mengatakan bahwa kegiatan reedukasi dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat wawasan dan landasan moral dalam pemahaman dan sikap dari WBP kasus terorisme.
"Mereka para WBP ini diberikan wawasan dan pendidikan kebangsaan dan cinta Tanah aAr terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga
reedukasi upaya menstimulus terhadap WBP untuk memunculkan berbagai alternatif solusi serta memilih jalan perdamaian sebagai solusi rasional," kata alumnus Akmil 1986 ini.
Pria yang karier militernya besar di Kopassus TNI-AD ini mengatakan bahwa para WBP yang mengikuti kegiatan reedukasi ini harus sudah memiliki pemikiran terbuka dan mau belajar untuk memahami hal pemahaman yang lebih damai.
Tim deradikalisasi di dalam lapas bersama wali WBP ini melakukan pendekatan yang lebih personal agar timbul rasa percaya yang kuat.
"Dari pertemuan dengan dua WBP tadi saya sepintas melihat para WBP yang tadi yang mengikuti program reedukasi ada indikasi-indikasi bahwa mereka akan lebih baik. Dan bahkan mereka juga sudah siap untuk nanti terintegrasi dengan masyarakat apabila mereka nanti sudah keluar dari Lapas," kata mantan Komandan Korem (Danrem) 173/Praja Vira Braja, Kodam XVII/Cenderawasih ini.
Baca juga: Arab Saudi Akan Bangun 60 Ribu Toilet Bertingkat di Mina
Dalam kesempatan itu, mantan Dansat Intel Bais TNI ini juga melakukan dialog bersama Kepala Lapas Kelas III Gunung Sindur, Sopiana, dan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Kelas II B Gunung Sindur, Agus Salim, untuk memberikan masukan dan solusi terkait permasalahan yang terjadi di Lapas dan Rutan Gunung Sindur dalam menangani WBP dan tahanan terorisme.
"Secara umum yang disampaikan oleh Karutan dan Kalapas Gunung Sindur tadi bagus sekali bahwa di sini sangat kondusif, bisa melaksanakan program sesuai dengan mereka sudah kerjakan selama ini. Ke depanya saya berharap program yang sudah dilakukan oleh Karutan dan Kalapas tetap dipertahankan dan ditingkatkan terus sehingga kondisi di Lapas dan Rutan Gunung Sindur ini tetap baik seperti saat ini," kata Hendri.
Sementara Kasubdit Bina Dalam Lapas BNPT, Kolonel Cpl Sigit Karyadi, mengatakan bahwa dalam melaksanakan program reedukasi ini pihaknya juga mendatangkan para pakar atau profesional yang mumpuni untuk melakukan pendekatan kepada para WBP agar dapat memberikan pendidikan dan wawasan.
"Tentunya kehadiran para pakar dalam kegiatan reedukasi ini untuk menumbuhkan rasa cinta Tanah Air yang semakin kuat dari para WBP ini agar mereka bisa meninggalkan dukungan terhadap ideologi kekerasan serta memahami potensi diri dalam menggali bakat minatnya saat WBP ini sudah bergabung dengan masyarakat nantinya," kata Sigit.
Kepala Lapas Kelas III Gunung Sindur, Sopiana, yang turut menerima kehadiran Deputi I BNPT berharap agar dalam memberikan edukasi yang dilakukan BNPT tidak hanya dilakukan terhadap WBP saja, tetapi juga kepada para petugas Lapas dan Rutan.
Ini agar pembinaan terhadap WBP kasus terorisme yang dilakukan para petugas Lapas bisa sejalan dan selaras dengan materi program deradikaliasi yang diberikan oleh BNPT kepada para WBP. Selain itu agar para petugas Lapas dan Rutan memiliki pandangan yang sama dalam membina para WBP dan tahanan.
"Tentunya kami mengharapkan agar pemberian edukasi ataupun pembinaan bukan hanya kepada narapidana saja, tetapi juga kepada para petugas Lapas ataupun Rutan. Ini karena kami juga menjadi ujung tombak dalam hal pembinaan narapidana teroris itu tersebut," katanya.
Sopiana mengatakan dalam hal pembinaan terhadap WBP terorisme pihaknya selama ini sudah bekerja sama dengan BNPT. Kerja sama yang sudah dilakukan bersama BNPT ini juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) dan bahkan sudah dilaksanakannya dengan baik.
"Ketika berbicara masalah kesusahan ataupun kekurangan itu pasti ada.
Namun kami menjamin program ataupun pembinaan yang kami laksanakan bekerja sama dengan BNPT itu merupakan program yang sangat luar biasa demi kepentingan mereka (WBP). Karena setelah bebas dari Lapas kami berharap mereka (WBP) bisa menjadi warga negara Indonesia yang baik," ujar Sopiana.
Kepala Rutan Kelas II B Gunung Sindur Agus Salim mengatakan bahwa dirinya juga menyambut positif terhadap apa yang sudah dilakukan BNPT dalam melakukan pembinaan terhadap para WBP terorisme.
"Kebetulan kami tadi juga sudah melakukan diskusi banyak dengan pak Deputi I BNPT dan sudah memberikan masukan juga. Insya Allah mungkin ke depannya untuk lebih ditingkatkan lagi SDM-nya dan bentuk program-programnya pembinaan terhadap para WBP maupun tahanan," kata Agus. (OL-1)
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Tepung kemasan bermerek membuat produk disukai pembeli dari berbagai wilayah
REMAJA dan anak-anak sekarang dinilai lebih rentan terhadap paparan paham radikal di ruang digital. Kondisi ini dinilai berbahaya karena kelompok usia tersebut dalam fase pencarian jati diri.
BNPT mengungkapkan ada 27 rencana serangan terorisme yang berhasil dicegah dalam tiga tahun terakhir, dengan ratusan pelaku terafiliasi ISIS ditangkap.
BNPT mencatat 112 anak Indonesia terpapar radikalisasi terorisme lewat media sosial dan gim online sepanjang 2025, dengan proses yang makin cepat di ruang digital.
KEPALA BNPT Eddy Hartono menyoroti secara mendalam fenomena memetic radicalization yang kini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda.
Menurut Edi Hartono, media sosial dan game online telah terbukti menjadi salah satu sarana yang digunakan pelaku terorisme untuk melakukan perekrutan.
Program ini memberikan edukasi mendalam mengenai upaya mitigasi penyebaran paham radikal terorisme di ruang digital.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved