Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
POTENSI kehilangan pajak daerah biasanya disebabkan oleh Pemerintah Daerah (pemda) sendiri. Penyebabnya ketika melakukan pungutan mungkin ada negosiasi dengan pengusaha sehingga uang pajak tidak disetorkan semuanya. Oleh sebab itu perlu alat monitoring pajak untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Demikian disampaikan Kasatgas Pencegahan Unit Koordinasi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kunto Ariawan, di Magelang, Kamis (28/11/2019).
Dari pengamatan KPK, kata Kunto, sejumlah pemda yang telah menggunakan alat monitoring mengalami kenaikan pajak daerah rata-rata 24 persen. Ada pula beberapa daerah yang kenaikannya mencapai 50 hingga 100 persen per jenis usaha setelah menggunakan alat monitoring ini.
"Bukan karena pengusaha tidak mau menyetorkan, rata-rata mereka belum memungut pajak pada masyarakat. Pajak itu sebenarnya bukan omset mereka, karena dibebankan pada konsumen. Kalau konsumen makan di restoran itu ada tambahan pajak 10 persen," kata Kunto.
Menurut dia, yang terjadi selama ini, karyawan restoran masih manual menulis di kuitansi. Padahal tidak semua kuitansi disampaikan ke pemiliknya sehingga omset yang sebenarnya tidak diketahui. Bisa juga pihak pengusaha sebenarnya sudah memungut pajak dari masyrakat, tetapi belum disetorkan semuanya kepada pemda.
"Karena itu, penting untuk menggunakan alat agar bisa memonitor bersama-sama berapa sebenarnya transaksi yang terjadi di masing-masing restoran, tempat hiburan, tempat parkir," katanya.
Alat monitor online itu, lanjutnya, bisa digunakan sesuai jenis usahanya. Untuk usaha restoran sudah besar bentuknya seperti kas register, seandainya pembeli makan daging ayam di restoran tersebut, datanya masuk ke pemda sehingga pemda bisa tahu omset dari restoran tersebut setiap hari.
baca juga: Setiap Tahun 15 Ribu Hektare Hutan NTT Rusak
Jika restoran masih kecil, bentuk alatnya seperti telepon seluler tetapi di belakangnya ada printernya. Dengan demikian, jika sistemnya sudah bagus biasanya cuma diinstalkan software-nya saja untuk menarik data-data.
"Ini masih perlu sosialisasi terus,"katanya. (OL-3)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Center of Economic And Law Studies (Celios) baru-baru ini menerbitkan kajian berjudul Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang.
Bupati mengakui masih banyak kekurangan dalam memimpin daerah dan berjanji akan terus belajar serta mendengarkan aspirasi warga.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Namun, potensi ini hanya akan optimal jika didukung komitmen bersama dalam pengawasan, peningkatan kepatuhan, dan tata kelola yang transparan.
Integrasi ini sebagai solusi atas permasalahan administrasi pertanahan dan perpajakan yang selama ini berjalan terpisah.
Ayep Zaki menegaskan peningkatan PAD bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah mandiri secara fiskal.
Ayep Zaki juga ingin menjadikan Sukabumi sebagai Kota Wakaf, sejalan dengan program kerjanya bersama Wakil Wali Kota terpilih, Bobby Maulana.
Ayep Zaki akan bekerja sama dengan seluruh kedinasan yang punya kemampuan menaikkan PAD.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved