Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DANA desa di Jawa Barat masih banyak disalurkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan jamban. Dari 5.300-an desa di Jawa Barat, hampir seluruhnya menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan fisik. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi, hal ini terjadi karena penggunaan dana desa mengacu kepada APBDes yang berawal dari usulan-usulan warga dalam musyawarah desa.
"Sebagian besar masih untuk infrastrukur, karena penggunaan dana desa patuh ke dalam APBDes," katanya di Bandung, Kamis (28/11/2019).
Hal ini disebabkan masih banyak desa di wilayahnya yang membutuhkan pembangunan infrastruktur.
"APBDes tersusun dari musyawarah desa. Usulan-usulan warga masih seputar infrastruktur," katanya.
Oleh karena itu, mulai 2020 pihaknya mengarahkan unsur masyarakat desa agar mampu mengusulkan program-program yang lebih produktif di luar infrastruktur. Ini ditandai dengan pengiriman 110 Patriot Desa untuk membantu masyarakat dalam tata kelola desa.
"Kita arahkan bagaimana tak bergerak hanya ke sini," katanya.
Melalui patriot desa ini, dia berharap penggunaan dana desa bisa dialokasikan seperti kepada sektor wisata.
Salah satunya dengan mengembangkan desa wisata. Bahkan, menurutnya sudah ada dua desa wisata di Jawa Barat yang masuk kategori maju.
"Di Pangandaran di Desa Kertayasa, kategori maju. Di Garut ada di Desa Sukalaksana," katanya.
baca juga: Dana Desa Dimannfaatkan Untuk Pengembangan SDM di Babel
Kedua desa itu mengembangkan sektor wisata dengan merevitalisasi kawasan wisata alam yang sudah ada.
"Infrastruktur dibuka, kafe-kafe, restoran, sampai homestay dikembangkan," katanya. (OL-3)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Pemkab Bekasi menetapkan pelebaran Jalan Raya Pilar-Sukatani sebagai prioritas 2026. Anggaran ratusan miliar disiapkan untuk pembebasan lahan demi mengurai kemacetan kronis.
Menutup tahun 2025, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) melihat perjalanan kawasan industri sebagai cermin dinamika ekonomi Indonesia yang terus bergerak.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved