Penggunaan Dana Desa untuk Pengendalian TB Harus Tepat Sasaran

DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama, menilai pemanfaatan dana desa untuk pengendalian tuberkulosis (TB) tetap relevan dan tepat sasaran, meski anggaran transfer daerah dan dana desa dalam RAPBN 2026 mengalami penurunan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang beredar di media massa, realisasi transfer daerah dan dana desa dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Pada 2021 tercatat sebesar Rp785,7 triliun, meningkat menjadi Rp816,2 triliun pada 2022, lalu Rp881,4 triliun pada 2023. Angka tersebut turun menjadi Rp863,5 triliun pada 2024 dan diperkirakan Rp864,1 triliun pada 2025.

“Walaupun ada penurunan anggaran, yang lebih penting adalah bagaimana pemanfaatannya. Akan sangat baik jika dana yang ada digunakan lebih tepat sasaran, termasuk untuk pengendalian TB,” ujar Tjandra, Jumat (3/4). 

Baca juga : Strategi Baru Tekan Kematian TB-HIV: UNAIR Rancang Model Kontrol Optimal

Ia menekankan bahwa TB masih menjadi persoalan besar di Indonesia, yang saat ini menempati peringkat kedua tertinggi di dunia. Menurutnya, kasus TB banyak berawal dari tingkat komunitas, termasuk desa, sehingga intervensi di level tersebut menjadi krusial.

“TB adalah masalah bangsa kita. Ini juga menjadi salah satu prioritas dalam Asta Cita, sehingga implementasinya harus sampai ke pedesaan. Karena itu, sudah tepat jika dana desa digunakan secara proporsional untuk pengendalian TB,” katanya.

Tjandra menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk pengendalian TB di desa sebenarnya tidak besar. Sebab, obat dan alat diagnosis telah disediakan oleh pemerintah pusat. Selain itu, pembiayaan perawatan pasien di rumah sakit juga telah dijamin melalui BPJS Kesehatan.

Baca juga : Pemerintah Perlu Perhatikan Bahaya Tuberkulosis tanpa Gejala

“Dana desa tidak perlu digunakan untuk obat atau alat diagnosis. Fokusnya lebih pada pemberdayaan masyarakat, seperti kader kesehatan, penyuluhan, dan edukasi,” ujarnya.

Ia juga mencontohkan praktik di India melalui program Nikshay Poshan Yojana, di mana pemerintah memberikan insentif sebesar 500 rupee per bulan kepada pasien TB selama menjalani pengobatan.

“Pemerintah pusat juga bisa memberikan bantuan langsung kepada pasien TB di desa, seperti yang dilakukan di India,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tjandra menekankan pentingnya peran kepala desa dan tokoh masyarakat dalam mendukung pengendalian TB. Ia menyebut setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan, yakni mendorong warga dengan gejala TB untuk memeriksakan diri, memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas, serta menghilangkan stigma terhadap pasien dan keluarganya.

“Peran pemuka masyarakat sangat penting agar tidak ada stigma, dan pasien benar-benar menyelesaikan pengobatan,” pungkasnya. (H-3)