Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM Keluarga Harapan (PKH) telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Banyak peserta PKH dinyatakan graduasi dan kini mandiri, serta tidak membutuhkan bantuan dari pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Sosial, tahun ini jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang graduasi mencapai 1,2 juta. Jumlahnya melebihi yang ditargetkan sebanyak 800 ribu KPM. Di Kabupaten Cianjur, jumlah KPM PKH sebanyak 128.511 jiwa. Dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya dinyatakan graduasi.
Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI, M O Royani, menuturkan jumlah KPM PKH di Kabupaten Cianjur relatif cukup banyak. Sehingga, angka kemiskinan masih di atas rata-rata angka kemiskinan secara nasional.
"Tapi saya yakin Pemkab Cianjur terus berupaya menekan angka kemiskinan. Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur," jelas Royani saat menghadiri acara Gebyar 12 Tahun PKH di Taman Pancaniti Pendopo Cianjur, Selasa (19/11/2019).
Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk PKH tahun ini sebesar Rp34,4 triliun. PKH merupakan salah satu program pemerintah mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Program itu sudah digulirkan sejak 2007.
"Tujuan digulirkannya PKH ini untuk mengurangi beban pengeluaran para KPM. Artinya, setiap KPM yang masih memiliki anak usia sekolah, lansia,
disabilitas, dan lainnya dibantu melalui PKH," ungkapnya.
Targetnya, lanjut dia, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pada program PLH dikenal istilah graduasi (tingkat kesejahteraan meningkat).
"Kami mengapresiasi Pemkab Cianjur yang peduli kepada KPM PKH. Bagi KPM yang sudah graduasi, Pemkab Cianjur memberikan bantuan tambahan modal sebesar Rp3 juta. Saya kira upaya Pemkab Cianjur ini patut diapresiasi," ungkap dia.
Termasuk perhatian kepada petugas pendamping. Pemkab Cianjur memberikan apresiasi berupa ibadah umrah bagi pendamping terbaik yang sukses mengraduasi masyarakat.
"Ada empat orang pendamping PKH yang diberangkatkan ibadah umrah," tandasnya.
Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, menuturkan PKH merupakan program bagus untuk membantu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan msyarakat. PKH sinergis dengan upaya Pemkab Cianjur mengentaskan masyarakat dari jerat kemiskinan.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial yang intensif menyalurkan berbagai program pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Mudah-mudahan dengan berbagai bantuan ini, IPM (indeks pembangunan manusia) Kabupaten Cianjur jadi meningkat," terang Herman
Hampir 12 tahun digulirkannya PKH, kata Herman, di Kabupaten Cianjur relatif cukup banyak juga masyarakat kurang mampu yang sekarang telah dinyatakan graduasi. Kondisi tersebut tak bisa dilepaskan juga dari peran pendamping yang intensif mengawal program tersebut agar tepat sasaran dan tepat guna.
baca juga: BPBD Klaten Gelar Temu Relawan Penanggulangan Bencana
"Graduasi ini yakni masyarakat yang tingkat kesejahteraannya meningkat setelah mendapatkan PKH. Bagi yang sudah graduasi, Pemkab Cianjur memberikan bantuan modal tambahan sebesar Rp3 juta per KPM. Modal ini harus digunakan untuk hal-hal produktif sehingga kesejahteraan masyarakat yang asalnya di bawah garis kemiskinan terus meningkat," pungkasnya. (OL-3)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Seluruh penerima bantuan PKH yang rekeningnya terdeteksi pernah melakukan transaksi judi online langsung diblokir.
Cara cek PKH/BPNT 2025 di cekbansos.kemensos.go.id & aplikasi resmi. Jadwal 4 tahap, DTSEN, Usul/Sanggah, dan kanal pengaduan Kemensos.
Data yang tidak akurat dapat menyesatkan kebijakan publik, mulai dari perencanaan target produksi CPO hingga perhitungan aset negara dan PNBP.
Pemerintah memiliki sistem yang memudahkan penelusuran aliran dana bantuan sosial karena semua penerima manfaat terdata secara elektronik
Kisah inspiratif Rangga, siswa SD di Gowa yang bersekolah dengan bekal singkong, menggugah Gubernur Sulsel hingga turun tangan menyalurkan bantuan.
Simak besaran bantuan PKH dan BPNT, kategori penerima, serta mekanisme pencairan bansos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved