Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KABUPATEN Cianjur, Jawa Barat, mendapat kuota formasi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini sebanyak 159 orang. Jumlah tersebut berkurang dari usulan awal yang diajukan sesuai analisis jabatan sebanyak lebih kurang 250 orang.
"Kalau untuk ajuan, kita usulkan sekitar 250 formasi berdasarkan anjab (analisis jabatan) di setiap perangkat daerah. Tapi kan yang menyetujuinya pemerintah pusat. Kuota yang disetujui pusat sebanyak 159 formasi," terang Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra, Kamis (31/10).
Dari kuota tersebut, sebut Tohari, di antara kebutuhannya terdiri dari tenaga medis, administrasi, dan lainnya. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, kemungkinan belum terakomidir pada penerimaan CPNS tahun ini.
"Campur-campur formasinya. Kalau guru tidak ada," jelas Tohari.
Jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Cianjur hingga saat ini mencapai 13 ribuan. Hasil penghitungan, jumlah kekurangan pegawai di kisaran 4 ribu-5 ribu orang. Setiap tahun, jumlah PNS di lingkungan Pemkab Cianjur yang memasuki masa pensiun rata-rata mencapai 600 orang.
"Kalau berbicara kekurangan pegawai, relatif cukup banyak yang dibutuhkan. Tapi itu juga kan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran," ungkap dia.
Komposisi penerimaan pegawai sesuai aturan terdiri dari 70% untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan 30% untuk CPNS. Pengajuan diseusai kebutuhan pegawai agar berjalan efektif dan efisien.
"Kalau anggarannya mampu, mungkin kuota jumlahnya bisa bertambah. Kalau tidak siap, kuotanya bisa turun," tandasnya.
Berdasarkan informasi, pendaftaran CPNS akan dimulai pada 11 November 2019. Namun Tohari belum bisa memastikan karena menunggu informasi lanjutan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Kita sifatnya menunggu informasi lanjutan dari pemerintah pusat. Tapi kalau untuk teknis persyaratan pendaftaran tidak terlalu jauh beda dengan yang sudah-sudah," tandasnya.
Ajeng Edness Widyadresita, 23, warga Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan/Kabupaten Cianjur, berharap pendaftaran CPNS bisa segera diumumkan. Ia berniat mengajukan lamaran menjadi CPNS.
baca juga: Menikmati Burung Pelikan Australia di Nagekeo
"Jadi PNS sekarang kan cukup menjanjikan. Mudah-mudahan ada formasi yang sesuai dengan kompetensi saya. Harapannya sih tentu ingin lulus," ujar lulusan D3 administrasi keuangan itu. (OL-3)
CPNS di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN mengikuti Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
ANGGOTA Ombudsman Robert Na Endi Jaweng meminta laporan masalah dalam seleksi CPNS dapat ditangani oleh inspektorat atau pengawas internal instansi terkait.
KETUA Ombudsman Mohammad Najih mengungkapkan pihaknya menerima laporan terkait sederet masalah dalam seleksi CPNS 2024-2025.
Ketentuan pas foto CPNS 2025: ukuran, latar, pakaian, dan tips agar foto Anda sesuai standar. Pelajari cara membuat pas foto CPNS yang benar!
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membongkar praktik mafia di tubuh pemerintahan yang selama ini memanfaatkan sistem birokrasi untuk kepentingan pribadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved