Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KABUPATEN Cianjur, Jawa Barat, mendapat kuota formasi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini sebanyak 159 orang. Jumlah tersebut berkurang dari usulan awal yang diajukan sesuai analisis jabatan sebanyak lebih kurang 250 orang.
"Kalau untuk ajuan, kita usulkan sekitar 250 formasi berdasarkan anjab (analisis jabatan) di setiap perangkat daerah. Tapi kan yang menyetujuinya pemerintah pusat. Kuota yang disetujui pusat sebanyak 159 formasi," terang Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra, Kamis (31/10).
Dari kuota tersebut, sebut Tohari, di antara kebutuhannya terdiri dari tenaga medis, administrasi, dan lainnya. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, kemungkinan belum terakomidir pada penerimaan CPNS tahun ini.
"Campur-campur formasinya. Kalau guru tidak ada," jelas Tohari.
Jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Cianjur hingga saat ini mencapai 13 ribuan. Hasil penghitungan, jumlah kekurangan pegawai di kisaran 4 ribu-5 ribu orang. Setiap tahun, jumlah PNS di lingkungan Pemkab Cianjur yang memasuki masa pensiun rata-rata mencapai 600 orang.
"Kalau berbicara kekurangan pegawai, relatif cukup banyak yang dibutuhkan. Tapi itu juga kan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran," ungkap dia.
Komposisi penerimaan pegawai sesuai aturan terdiri dari 70% untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan 30% untuk CPNS. Pengajuan diseusai kebutuhan pegawai agar berjalan efektif dan efisien.
"Kalau anggarannya mampu, mungkin kuota jumlahnya bisa bertambah. Kalau tidak siap, kuotanya bisa turun," tandasnya.
Berdasarkan informasi, pendaftaran CPNS akan dimulai pada 11 November 2019. Namun Tohari belum bisa memastikan karena menunggu informasi lanjutan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Kita sifatnya menunggu informasi lanjutan dari pemerintah pusat. Tapi kalau untuk teknis persyaratan pendaftaran tidak terlalu jauh beda dengan yang sudah-sudah," tandasnya.
Ajeng Edness Widyadresita, 23, warga Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan/Kabupaten Cianjur, berharap pendaftaran CPNS bisa segera diumumkan. Ia berniat mengajukan lamaran menjadi CPNS.
baca juga: Menikmati Burung Pelikan Australia di Nagekeo
"Jadi PNS sekarang kan cukup menjanjikan. Mudah-mudahan ada formasi yang sesuai dengan kompetensi saya. Harapannya sih tentu ingin lulus," ujar lulusan D3 administrasi keuangan itu. (OL-3)
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah akan mengumumkan keputusan percepatan pengangkatan CPNS dan CPPPK.
Merespons itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengeklaim bahwa sudah memiliki solusi terkait permasalahan tersebut.
PENGAMAT Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengemukakan tidak ada urgensi dari pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan CPNS 2024.
BKN membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang terlanjur mengundurkan diri atau resign agar kembali bekerja secara sementara di perusahaan lamanya.
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mensinyalir ada pihak yang berusaha melawan dirinya setelah memutuskan efisiensi terhadap semua anggaran di kementerian dan lembaga secara besar-besaran.
Prabowo berkomitmen akan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Namun, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam menghilangkan segala bentuk tindakan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved