Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengumumkan rencana pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019. Pengumuman disampaikan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo lewat surat bernomor: B/1069 /M.SM.01.00/2019, tertanggal 28 Oktober 2019. Rekrutmen bakal dibuka pada 68 kementerian atau lembaga, serta 462 pemerintah daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan 24 kabupaten/kota di Sulsel.
Berdasarkan pengumuman Menteri PANRB, pada seleksi tahun ini, akan diterima sebanyak 4.093 CPNS di Sulsel. Jumlah itu tersebar untuk instansi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di 24 daerah. Untuk Pemerintah Provinsi Sulsel, dibuka 195 formasi. Sedangkan untuk kabupaten/kota jumlahnya bervariasi. Sehingga Pemerintah Kota Makassar mendapat kuota terbesar, sebanyak 526 formasi.
Setelah Kota Makassar disusul Pemerintah Kabupaten Bulukumba, sebanyak 243 formasi, lalu Pemerintah Kabupaten Soppeng 230 formasi. Dan Pemerintah Kabupaten Pinrang, paling sedikit, yaitu 59 formasi. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Harun Arsyad mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan penyelenggaraan seleksi CPNS 2019. BKN, antara lain sudah mengundang perwakilan BKD Sulsel dalam rapat koordinasi.
Adapun poin penting yang dibahas adalah setiap pemerintah daerah diminta menggelar ujian berbasis komputer atau CAT secara mandiri. Harun menambahkan, sistem penerimaan atau seleksi CPNS kali ini, akan berbeda dari sebelumnya. Saat itu BKN memfasilitasi tiap pemerintah daerah untuk menggelar seleksi. Ke depan, BKN hanya akan memfasilitasi seleksi untuk pendaftaran instansi pemerintah pusat.
"Jadi dalam rapat sebelumnya kami hanya sampaikan bahwa daerah tidak lagi mengikut BKN," ungkapnya, Rabu (30/10).
Sehingga, tiap daerah, kabupaten/kota menyiapkan sendiri perangkatnya komputer segala macam.
"Tapi tidak boleh digelar di sekolah, harus di aula menyesuaikan jumlah pendaftar," tukas Harun.
baca juga: Kuota Penerimaan CPNS di Sumsel Dipangkas
Semisal ada ada daerah yang belum siap, nanti bisa menyatu ke daerah lain yang terdekat.
"Seperti Bulukumba siap. Jadi nanti Selayar, Bantaeng, bisa menyatu di sana," pungkas Harun. (OL-3)
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah akan mengumumkan keputusan percepatan pengangkatan CPNS dan CPPPK.
Merespons itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengeklaim bahwa sudah memiliki solusi terkait permasalahan tersebut.
PENGAMAT Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengemukakan tidak ada urgensi dari pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan CPNS 2024.
BKN membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang terlanjur mengundurkan diri atau resign agar kembali bekerja secara sementara di perusahaan lamanya.
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mensinyalir ada pihak yang berusaha melawan dirinya setelah memutuskan efisiensi terhadap semua anggaran di kementerian dan lembaga secara besar-besaran.
Prabowo berkomitmen akan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Namun, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam menghilangkan segala bentuk tindakan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved