Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KUOTA penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di wilayah Sumatra Selatan mengalami pengurangan tahun ini. Kuota yang diterima Sumsel pada tahun lalu sebanyak 4.442 orang CPNS. Sementara pada 2019 ini kuota yang diberikan pusat hanya 3.983 orang CPNS. Artinya, pengurangan kuota di tahun ini lebih dari 10%.
"Di tahun 2019 ini jatah yang diberikan keseluruhan menurun dibandingkan tahun lalu," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VII, Agus Setiadi, Rabu (30/10).
Ia menuturkan, untuk pendaftaran penerimaan CPNS ini akan mulai dilakukan pada 11 November 2019. Hal ini sesuai dengan surat pemberitahuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Menurutnya, untuk tahun ini, jumlah pendaftar justru diprediksi akan meningkat dibandingkan tahun lalu. Pelamar nantinya hanya bisa mendaftar di satu formasi jabatan saja di 68 kementerian/lembaga dan 462 pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
"Untuk pendaftaran dapat melalui website SSCASN BKN. Kami imbau pendaftaran dilakukan serius. Karena jika tidak maka NIK akan diblokir hingga dua tahun kedepan," terangnya.
Ia menjelaskan penerimaan CPNS nantinya akan berbeda dari tahun sebelumnya. Pelamar yang tak lulus proses administrasi diberikan masa sanggah berupa klarifikasi penyebab atau alasan tidak lulus, sebelum lanjut ke tahapan tes berikutnya yaitu Computer Assisted Test (CAT).
"Setelah pengumuman administrasi diberikan waktu dua pekan untuk menyanggah. Kemudian baru dilanjutkan. Artinya tes tahun ini benar-benar memberikan kesempatan bagi pelamar," kata dia.
Selain penerimaan CPNS secara nasional, Pemprov Sumsel juga membuka lowongan khusus CPNS untuk ditempatkan di kantor provinsi. Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel, Nora Elisha mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel akan segera membuka seleksi CPNS. Untuk tahun ini, Pemprov Sumsel hanya menerima jatah sebanyak 188 CPNS.
Diakuinya, semula pihaknya telah mengajukan usulan sebanyak 400 CPNS. Namun, yang disetujui hanya 188 CPNS.
"Keputusan ini merupakan kewenangan pusat, dengan analisa seberapa kebutuhan di sini dan jumlah PNS yang ada saat ini di lingkup Pemprov Sumsel," katanya.
baca juga: Seorang Kakek Ditemukan Meninggal Pasar
Untuk formasinya, rata-rata didominasi untuk tenaga teknis kesehatan, pertanian dan beberapa bidang lainnya. Meskipun begitu, dirinya belum dapat merincikan formasi tersebut. Hal itu karena harus menunggu petunjuk teknis dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Meski penerimaan tahun ini lebih sedikit, Nora berharap jumlah tersebut dapat memenuhi kebutuhan tenaga pegawai di lingkup Pemprov Sumsel.
"Mudah-mudahan, pelaksanaan CPNS tahun ini bisa berjalan lancar dan memenuhi kriteria formasi yang dibutuhkan," tandasnya. (OL-3)
CPNS di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN mengikuti Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
ANGGOTA Ombudsman Robert Na Endi Jaweng meminta laporan masalah dalam seleksi CPNS dapat ditangani oleh inspektorat atau pengawas internal instansi terkait.
KETUA Ombudsman Mohammad Najih mengungkapkan pihaknya menerima laporan terkait sederet masalah dalam seleksi CPNS 2024-2025.
Ketentuan pas foto CPNS 2025: ukuran, latar, pakaian, dan tips agar foto Anda sesuai standar. Pelajari cara membuat pas foto CPNS yang benar!
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membongkar praktik mafia di tubuh pemerintahan yang selama ini memanfaatkan sistem birokrasi untuk kepentingan pribadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved