Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KUOTA penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di wilayah Sumatra Selatan mengalami pengurangan tahun ini. Kuota yang diterima Sumsel pada tahun lalu sebanyak 4.442 orang CPNS. Sementara pada 2019 ini kuota yang diberikan pusat hanya 3.983 orang CPNS. Artinya, pengurangan kuota di tahun ini lebih dari 10%.
"Di tahun 2019 ini jatah yang diberikan keseluruhan menurun dibandingkan tahun lalu," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VII, Agus Setiadi, Rabu (30/10).
Ia menuturkan, untuk pendaftaran penerimaan CPNS ini akan mulai dilakukan pada 11 November 2019. Hal ini sesuai dengan surat pemberitahuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Menurutnya, untuk tahun ini, jumlah pendaftar justru diprediksi akan meningkat dibandingkan tahun lalu. Pelamar nantinya hanya bisa mendaftar di satu formasi jabatan saja di 68 kementerian/lembaga dan 462 pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
"Untuk pendaftaran dapat melalui website SSCASN BKN. Kami imbau pendaftaran dilakukan serius. Karena jika tidak maka NIK akan diblokir hingga dua tahun kedepan," terangnya.
Ia menjelaskan penerimaan CPNS nantinya akan berbeda dari tahun sebelumnya. Pelamar yang tak lulus proses administrasi diberikan masa sanggah berupa klarifikasi penyebab atau alasan tidak lulus, sebelum lanjut ke tahapan tes berikutnya yaitu Computer Assisted Test (CAT).
"Setelah pengumuman administrasi diberikan waktu dua pekan untuk menyanggah. Kemudian baru dilanjutkan. Artinya tes tahun ini benar-benar memberikan kesempatan bagi pelamar," kata dia.
Selain penerimaan CPNS secara nasional, Pemprov Sumsel juga membuka lowongan khusus CPNS untuk ditempatkan di kantor provinsi. Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel, Nora Elisha mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel akan segera membuka seleksi CPNS. Untuk tahun ini, Pemprov Sumsel hanya menerima jatah sebanyak 188 CPNS.
Diakuinya, semula pihaknya telah mengajukan usulan sebanyak 400 CPNS. Namun, yang disetujui hanya 188 CPNS.
"Keputusan ini merupakan kewenangan pusat, dengan analisa seberapa kebutuhan di sini dan jumlah PNS yang ada saat ini di lingkup Pemprov Sumsel," katanya.
baca juga: Seorang Kakek Ditemukan Meninggal Pasar
Untuk formasinya, rata-rata didominasi untuk tenaga teknis kesehatan, pertanian dan beberapa bidang lainnya. Meskipun begitu, dirinya belum dapat merincikan formasi tersebut. Hal itu karena harus menunggu petunjuk teknis dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Meski penerimaan tahun ini lebih sedikit, Nora berharap jumlah tersebut dapat memenuhi kebutuhan tenaga pegawai di lingkup Pemprov Sumsel.
"Mudah-mudahan, pelaksanaan CPNS tahun ini bisa berjalan lancar dan memenuhi kriteria formasi yang dibutuhkan," tandasnya. (OL-3)
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah akan mengumumkan keputusan percepatan pengangkatan CPNS dan CPPPK.
Merespons itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengeklaim bahwa sudah memiliki solusi terkait permasalahan tersebut.
PENGAMAT Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengemukakan tidak ada urgensi dari pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan CPNS 2024.
BKN membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang terlanjur mengundurkan diri atau resign agar kembali bekerja secara sementara di perusahaan lamanya.
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mensinyalir ada pihak yang berusaha melawan dirinya setelah memutuskan efisiensi terhadap semua anggaran di kementerian dan lembaga secara besar-besaran.
Prabowo berkomitmen akan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Namun, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam menghilangkan segala bentuk tindakan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved