Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM pidato saat Pelantikan Presiden Joko Widodo, belum lama ini, setidaknya ada tiga poin yang menarik perhatian publik. Salah satu poin tersebut adalah penyederhanaan birokrasi atau pemangkasan eselon yang ada di Kementerian dan Lembaga.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman menyatakan sependapat dengan Presiden Joko Widodo mengenai pemangkasan eselon.
Sebab, diakui Erzaldi, penyederhanaan birokrasi akan sangat membantu, khususnya untuk investasi di daerah.
"Pemangkasan eselon ini sangat membantu, terutama untuk investasi," kata Erzaldi, Selasa (22/10).
Baca juga: NasDem Favorit Bakal Calon Kepala Daerah
Tetapi, menurut dia, kepala daerah tidak bisa apa-apa selama Undang-Undang belum diubah. Diutarakanya apa yang akan dilakukan Jokowi sesuai dengan pidatonya adalah hal yang ditunggu-tunggu.
Apa yang akan diubah Presiden, ada tiga yang pertama berkaitan dengan UMKM, yang kedua, lapangan pekerjaan dan ketiga birokrasi.
"Ini suatu yang sangat kami tunggu lama sebenarnya. Baik dari unsur bisnis, investasi, maupun dari sisi birokrat. Ini akan sangat memudahkan," beber Erzaldi.
Erzaldi juga sependapat bahwa birokrat harus mengubah pola pikirnya dalam bekerja, yakni harus dengan berorientasi pada hasil.
"Ini terjadi di mana-mana. Dan kami rasakan sebagai kepala daerah bagaimana ASN dan birokrat ini bekerja," ungkap dia. (OL-2)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved