Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM pidato saat Pelantikan Presiden Joko Widodo, belum lama ini, setidaknya ada tiga poin yang menarik perhatian publik. Salah satu poin tersebut adalah penyederhanaan birokrasi atau pemangkasan eselon yang ada di Kementerian dan Lembaga.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman menyatakan sependapat dengan Presiden Joko Widodo mengenai pemangkasan eselon.
Sebab, diakui Erzaldi, penyederhanaan birokrasi akan sangat membantu, khususnya untuk investasi di daerah.
"Pemangkasan eselon ini sangat membantu, terutama untuk investasi," kata Erzaldi, Selasa (22/10).
Baca juga: NasDem Favorit Bakal Calon Kepala Daerah
Tetapi, menurut dia, kepala daerah tidak bisa apa-apa selama Undang-Undang belum diubah. Diutarakanya apa yang akan dilakukan Jokowi sesuai dengan pidatonya adalah hal yang ditunggu-tunggu.
Apa yang akan diubah Presiden, ada tiga yang pertama berkaitan dengan UMKM, yang kedua, lapangan pekerjaan dan ketiga birokrasi.
"Ini suatu yang sangat kami tunggu lama sebenarnya. Baik dari unsur bisnis, investasi, maupun dari sisi birokrat. Ini akan sangat memudahkan," beber Erzaldi.
Erzaldi juga sependapat bahwa birokrat harus mengubah pola pikirnya dalam bekerja, yakni harus dengan berorientasi pada hasil.
"Ini terjadi di mana-mana. Dan kami rasakan sebagai kepala daerah bagaimana ASN dan birokrat ini bekerja," ungkap dia. (OL-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved