Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KEPOLISIAN Daerah Sulawesi Selatan mengeluarkan diskresi untuk menciptakan suasana aman dan kondusif pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 20 Oktober mendatang.
Menurut Kapolda Sulsel, Irjen Mas Guntur Laupe, mulai besok,16 Oktober hingga 20 Oktober 2019 sudah diberlakukan pelarangan aksi unjuk rasa. Setelah 20 Oktober, aspirasi boleh disampaikan kembali.
"Jadi diskresi kepolisian ini dikeluarkan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Apabila ada yang menyampaikan surat pemberitahuan tentang akan diadakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan," terang kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani, Selasa (15/10).
Ia menegaskan, jika ada aksi unjuk rasa atau demonstrasi, maka dipastikan ilegal. Maka TNI POLRI akan bertindak tegas. Larangan unjuk rasa itu hanya berlaku lima hari saja.
"Mari kita saksikan pelantikan presiden dan wapres terpilih secara hikmat. Momen Ini adalah pekerjaan besar bangsa ini yang akan ditonton oleh negara lain," lanjut Dicky.
Ia juga membantah, jika larangan aksi unjuk rasa itu mencabut hak di hadapan umum. "Tidak ada hak yang dicabut," tandas Dicky. (LN)
Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan penurunan stunting terbaik kedua secara nasional, setelah Jawa Barat.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berupaya mengatasi tantangan IPM Sulawesi Selatan yang saat ini berada di angka 72,13 (data BPS 2024).
Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan IDAI menyelenggarakan kegiatan edukatif bertajuk “Gerakan Membaca Buku KIA, Membangun Generasi Emas.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmennya dalam menanggulangi stunting dan malnutrisi.
BENCANA hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan angin puting beliung melanda sejumlah kabupaten, seperti Bone, Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng di Sulawesi Selatan pada Sabtu, (5/7).
Putra bungsu Presiden Jokowi itu juga menyebut bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Ia menilai ada perpecahan antara Jokowi dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Beragam pembangunan telah dilakukan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
JIKA tidak ada aral melintang pada 20 Oktober 2024 nanti, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir.
"Pada pilihan 2019, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya untuk sementara ini masih banyak ke Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan
Surya Paloh menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Fraksi NasDem agar tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Jokowi-Maruf).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved