Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ANGGOTA Dewan Pakar Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil), Asep Warlan Yusuf, membenarkan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) yang merupakan bagian dari TAP ditugaskan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Setiap anggota TAJJ merupakan hasil pilihan Emil melalui TAP. "TAJJ memang dilekatkan ke OPD. Contoh di (dinas) perindustrian, ESDM, UMKM, memerlukan orang-orang yang kompeten dan ahli di bidang itu," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (11/10).
Namun, dia menegaskan TAJJ hanya bertugas untuk memberi masukan kepada OPD, sehingga kewenangan dalam menentukan program kerja tetap berada di setiap dinas. "Mereka bertugas memberi masukan. Eksekusi tetap pada dinas. Kalau ujung-ujungnya memang mencari (proyek), hemat saya offside," katanya.
Dia mengaku tidak mengetahui jika ada anggota TAJJ yang intervensi ke OPD.
Baca juga: DPRD Terima Info soal Kelakuan Tim Bentukan Gubernur Ridwan Kamil
Dia menjelaskan, TAP yang dibentuk Emil terbagi ke dalam tiga bagian, yakni dewan pakar, dewan eksekutif, dan TAJJ. Dirinya dan anggota dewan pakar TAP lainnya berlatar belakang akademisi dan tidak pernah berhubungan dengan OPD.
"Saya orang di dewan pakar, sama sekali tak pernah berhubungan dengan OPD. Yang kami lakukan adalah kajian. Ada masalah, dikaji, didalami, kami berikan rekomendasi. Itu juga sama sekali tak ada kaitan dengan program-program OPD," katanya.
Dewan pakar, lanjut dia, tidak terlibat dalam pemilihan orang-orang yang ditempatkan di TAJJ. "Dewan pakar TAP tidak ada hubungan dengan penempatan orang, siapa saja yang direkrut," katanya.
Dia pun kembali menegaskan dirinya bersama anggota dewan pakar TAP tidak pernah ikut campur dalam program-program kerja di setiap OPD. "Kami para guru besar, profesor, mantan rektor, asa maeunya (kayaknya tidak mungkin) cawe-cawe ke dinas, mulungan (ngambil) proyek. Kami betul-betul ingin mengabdi, berkontribusi," katanya.
Berdasarkan SK penetapan TAP yang diperoleh, dewan pakar terdiri dari sejumlah tokoh seperti Asep Warlan Yusuf, Erry Riyana Hardjapamekas, Budi Rahardjo, dan Kusmayanto Kadiman. Sedangkan dewan eksekutif terdiri dari Juwanda, Sri Pujiyanti, Lia Endiani, Ridwansyah Yusuf Achmad, dan Wildan Nurul Padjar. (X-15)
Menurut Anggota Dewan Pakar TAP Asep Warlan Yusuf untuk membantu pemerintahan tidak harus selalu masuk ke dalam lembaga yang ada.
Dia mendapat informasi terkait keberadaan TAP yang telah merusak sistem pemerintahan di Jabar yang sudah berjalan bagus.
"Masing-masing berbeda, tergantung besaran OPD. Ada yang Rp540 juta setahun, ada juga yang Rp1,2 miliar setahun," katanya.
Berdasarkan laporan banyak Organisasi Perangkat Daerah tidak nyaman karena dikendalikan oleh Tim Akselerasi Pembangunan bentukan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Pemeriksaan terus dilakukan oleh tim dokter karena pada Jumat (21/1) pagi kondisi anak kembali mengalami muntah dan disertai sakit kepala.
Gubernur Ridwan Kamil mengimbau kolaborasi terus dilakukan dengan berbagai pihak untuk membantu masyarakat
Pekerjaan dinas luar kota yang dilakukan oleh Wali Kota Banjar dalam rangka menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian di Bandung.
Aset milik Pemkot pada dasarnya adalah milik rakyat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved