DPRD akan Tanya BPK soal Aliran Dana ke Tim Bentukan Ridwan Kamil

DPRD Jawa Barat akan meminta pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kabar kucuran dana untuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (Emil).

"Kita butuh fatwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Boleh enggak sih yang begitu. Jangan sampai katakanlah niat baik Pak Gubernur, tapi cara salah bisa jadi temuan," kata anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady di Bandung, Jumat (11/10).

Baca juga: Tim Akselerasi Pembangunan Bentukan Emil Intervensi Pemerintahan

Dia tidak ingin ke depannya ini menjadi persoalan yang bisa mencoreng Pemprov Jabar. "Kan yang buruk bukan cuma Pak Gubernur. Karena pemerintahan di daerah dilakukan Pak Gubernur dan dewan. Jadi buruk, buruk semua," katanya.

Baca juga: Tim Bentukan Emil Diduga Tekan Dinas

Daddy mengaku telah menerima keluhan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait kehadiran TAP. "Ada yang menyampaikan keluhan soal itu, ngasih sinyal-sinyal. Enggak mungkin kepala dinas (kadis) protes ke gubernur kan, enggak mungkin," katanya.

Dia menegaskan, tidak boleh ada pihak lain yang menjadi sekat antara OPD dan gubernur. "Ya logikanya, kadis punya laporan langsung ke gubernur. Enggak boleh ada lagi sekat di situ. Secara prinsip enggak boleh terjadi kalau ada sekat di antara kadis dan gubernur," katanya.

Berdasarkan sumber Media Indonesia, OPD harus menganggarkan biaya untuk keperluan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) yang dibentuk TAP di setiap OPD. "Untuk honor bulanan, honor sebagai narasumber, sampai biaya perjalanan dinas (BPD), diakomodasi. Disesuaikan dengan disiplin ilmu. S1 sekian, S2 sekian," kata sumber itu.

Adapun besaran anggaran yang dialokasikan kepada TAJJ, menurut sumber itu, berbeda-beda untuk setiap OPD. "Masing-masing berbeda, tergantung besaran OPD. Ada yang Rp540 juta setahun, ada juga yang Rp1,2 miliar setahun," katanya. (X-15)