Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
WACANA interpelasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) semakin menguat. Penyebabnya, eksekutif di bawah pimpinan arsitek tersebut banyak memunculkan kebijakan yang dianggap tidak tepat. Mulai dari pemborosan anggaran hingga program kerja yang muncul tiba-tiba.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Eryani Sulam, mengatakan, pihaknya sangat bisa menggunakan interpelasi untuk mempertanyakan hal-hal penting kepada gubernur.
"Itu hak DPRD, sangat bisa digunakan," kata Eryani di Bandung, Kamis (10/10).
Dia menyoroti keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Emil untuk mempercepat jalannya pembangunan di Jawa Barat. Di awal, Eryani menghormati kehadiran tim tersebut sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
"Ketika ada upaya gubernur untuk melakukan percepatan dengan membentuk tim, saya masih menghargai itu," katanya.
Namun, dalam perjalanannya, pihaknya banyak menerima informasi-informasi yang menyebut TAP sudah terlalu jauh dalam melangkah.
"Tapi kemudian di dalamnya, di tengah-tengahnya ada over budgeting, over tugas," katanya.
TAP dianggap terlalu jauh merangsek ke dalam OPD bahkan hingga bisa mengatur anggaran. Menurutnya, hal ini harus dievaluasi agar keberadaan tim tersebut tidak semakin mengganggu roda pemerintahan.
"Saya tidak sependapat kalau TAP over fungsi. Karena itu kan, namanya unsur lain, yang ingin mempercepat proses, katalisator lah kalau istilah kimia. Masa sih harus lebih mendominasi dari bahan pokoknya, atau yang diatur," katanya.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Asep Wahyu Wijaya, mempertanyakan tugas dan fungsi TAP yang diketuai mantan rektor Universitas Padjajaran, Tri Hanggono Achmad. Menurut dia, keberadaan tim yang beranggotakan 19 orang ini terlalu intervensi ke dalam OPD.
"Bicara fungsi TAP. Ini tupoksinya apa sih? Kok intervensinya jauh," kata dia.
Asep mengaku mendapat informasi dari banyak OPD terkait campur tangan tim yang di dalamnya merupakan mantan-mantan relawan pendukung Emil pada Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018. TAP, lanjut dia, sangat dominan dalam menentukan program kerja di masing-masing OPD.
"TAP bisa nyoret anggaran, masukin anggaran, memaksakan anggaran. Bikin program," katanya.
Akibatnya, menurut dia OPD-OPD tidak nyaman dengan kondisi ini karena terlalu dikendalikan oleh TAP yang seharusnya bersifat normatif.
"Kegelisahan seperti ini di OPD, ada lho. Bahkan ada satu kesempatan, dewan mendapat pengaduan dari OPD. Mereka (aparatur sipil negara di OPD) sampai nangis-nangis karena merasa tertekan (oleh TAP). Ada itu," bebernya.
Selain itu, menurutnya kondisi ini mencerminkan adanya ketidakpercayaan dari Emil dan TAP kepada aparatur sipil negara (ASN).
"Kita berpikir, apakah betul-betul enggak percaya sama OPD-OPD, PNS," katanya.
Tak hanya itu, dia menilai intervensi TAP ini bisa menghambur-hamburkan anggaran sehingga program yang dilakukan tidak efektif.
"Betul. Itu yang membuat keresahan. Itu yang bisa membuat ada anggaran yang idle, dihambur-hamburkan, tak efektif," katanya.
Oleh karena itu, Asep ingin kondisi ini dihentikan agar tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan khususnya di setiap OPD.
"Ini mencuat, terus berjalan. Akhirnya pada keluar semua omongannya," katanya seraya menyebut interpelasi menjadi momentum yang tepat untuk menanyakan keberadaan TAP kepada gubernur.
baca juga: Inflasi Kalteng Triwulan II Rendah
Dia pun mengaku sudah bertemu dengan Ketua TAP, Tri Hanggono Achmad untuk menjelaskan sepak terjang tim tersebut.
"Saya sampaikan ke Prof Tri. Di bawah tuh tidak begitu lho. Prof Tri kaget. Coba deh, betul enggak TAP itu pada wilayah yang sangat normatif. Enggak kok, ada yang memanfaatkan itu," tegasnya. (OL-3)
Penambahan rombel juga hanya diterapkan di sekolah tertentu yang siswa-siswinya masuk kategori miskin.
Perpanjangan pemutihan pajak kendaraan tersebut diberlakukan mengingat antrean masyarakat yang masih terjadi
Pembahasan RTRW ini sangat penting karena berdampak terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat
CEMARAN senyawa merkuri ditemukan di Waduk Cirata, Jawa Barat. Kandungan merkuri ditemukan dari tubuh ikan yang diambil dari waduk Cirata.
Hujan yang mengguyur wilayah tersebut menyebabkan terjadinya tanah longsor menimpa satu rumah warga di Kampung Kiararambai, Desa Girimukti, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jabar.
Saat ini sejumlah sekolah swasta di Jabar masih sepi peminat, akibat masyarakat yang cenderung memilih sekolah negeri.
Menurut Anggota Dewan Pakar TAP Asep Warlan Yusuf untuk membantu pemerintahan tidak harus selalu masuk ke dalam lembaga yang ada.
"Eksekusi tetap pada dinas. Kalau ujung-ujungnya memang mencari (proyek), hemat saya offside," katanya.
Dia mendapat informasi terkait keberadaan TAP yang telah merusak sistem pemerintahan di Jabar yang sudah berjalan bagus.
"Masing-masing berbeda, tergantung besaran OPD. Ada yang Rp540 juta setahun, ada juga yang Rp1,2 miliar setahun," katanya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved