Tim Bentukan Emil Diduga Tekan Dinas

WACANA interpelasi oleh DPRD Jawa Barat (Jabar) terhadap Gubernur Ridwan Kamil (Emil) semakin kuat. Lembaga eksekutif di bawah pimpinan arsitek tersebut banyak mengeluarkan kebijakan yang dinilai tidak tepat,  antara lain pemborosan anggaran hingga program kerja yang muncul secara tiba-tiba.

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai NasDem Eryani Sulam mengatakan, pihaknya bisa menggunakan interpelasi untuk mempertanyakan hal-hal penting kepada gubernur. "Itu hak DPRD, sangat bisa digunakan," katanya di Bandung, kemarin.

Ia juga menyoroti adanya Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Emil yang disebut untuk mempercepat proses pembangunan di Jabar. Menurut Eryani, awalnya ia menghormati kehadiran tim tersebut sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

"Ketika ada upaya gubernur untuk melakukan percepatan dengan membentuk tim, saya masih menghargai itu," ujarnya. Namun, dalam perjalanannya ia banyak menerima informasi bahwa langkah TAP terlalu jauh. Selain itu, juga terjadi overbudgeting.

Menurutnya, TAP juga terlalu jauh merangsek ke dalam OPD, bahkan hingga bisa mengatur anggaran. Oleh karena itu, hal tersebut harus dievaluasi agar keberadaan tim tersebut tidak semakin mengganggu roda pemerintahan.

"Saya tidak sependapat kalau TAP over fungsi. Karena itu (TAP) unsur lain, yang ingin mempercepat proses, katalisator,  kalau istilah kimia. Masa sih harus lebih mendominasi dari bahan pokoknya, atau yang diatur," katanya.

Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat Asep Wahyu Wijaya mempertanyakan tugas dan fungsi TAP yang diketuai mantan rektor Universitas Padjadjaran Tri Hanggono Achmad. Menurutnya, tim yang beranggotakan 19 orang itu terlalu intervensi ke dalam OPD.

Asep mengaku mendapat informasi dari banyak OPD terkait dengan campur tangan tim yang di dalamnya merupakan mantan-mantan relawan pendukung Emil pada pemilihan gubernur Jabar 2018. TAP, lanjut dia, sangat dominan dalam menentukan program kerja di setiap OPD. Kerja TAP yang demikian, lanjutnya, membuat OPD tidak nyaman karena terlalu dikendalikan, padahal TAP seharusnya normatif. (BY/N-1)