Banyak Program Pemprov Jabar Muncul Tiba-Tiba

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat dianggap banyak memasukkan program siluman ke dalam rencana kerja 2019 ini. Selain tiba-tiba muncul dan tidak pernah dibahas terlebih dahulu bersama pihak-pihak terkait, saat ini banyak program tidak berjalan.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Asep Wahyu Wijaya, mengatakan, banyak program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2019 ini yang muncul tiba-tiba karena tidak melalui pembahasan dengan pihaknya. Sebagai contoh tiba-tiba muncul penataan Situ Rawa Kalong di Kota Depok pada tahun ini.

Sebab, DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) maupun organisasi perangkat daerah (OPD) di bawahnya tidak pernah membahas proyek yang menelan biaya Rp30 miliar tersebut.

"Ini gila. Ada penataan situ, tidak pernah diajukan OPD, enggak pernah dibahas, tiba-tiba programnya ada di sana untuk tahun sekarang," kata Asep di Bandung, Rabu (9/10).

Selain tak pernah dibahas, Asep pun menyayangkan revitalisasi situ tersebut karena kewenangannya bukan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut dia, penataan daerah aliran sungai tersebut berada di pemerintah pusat sehingga akan menyalahi aturan jika menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat.

"Itu bukan kewenangan kita lo. Kalimalang, itu kan pusat kewenangannya," kata dia.

Tak hanya itu. Penataan alun-alun yang menjadi rencana kerja unggulan Ridwan Kamil pun menuai polemik. Dia heran dengan tiba-tiba munculnya penataan alun-alun Ciri Mekar di Kabupaten Bogor, dan tidak pernah dibahas terlebih dahulu dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Terlebih, Asep yang menjadi legislator provinsi sejak 2014 menyebut dewan bersama Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ahmad Heryawan, sudah sepakat untuk merevitalisasi alun-alun Jonggol di Kabupaten Bogor, bukan Ciri Mekar.

"Itu baru beberapa. Banyak contoh lain yang tiba-tiba muncul, tidak dibahas dulu," katanya.

Akibat tiba-tiba muncul, menurut dia banyak program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2019 ini yang jalan di tempat. Selain dana yang tidak terserap, juga menunjukkan ketidakefektifan dari program kerja tersebut.

"Ternyata programnya banyak yang mogok. Ini dampak tak komunikasi dulu, tidak dibahas dulu," katanya.

Asep pun mempertanyakan keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Emil untuk mempercepat jalannya pembangunan.

"TAP itu tujuannya untuk akselerasi, percepatan. Tapi ternyata banyak yang mogok, anggaran banyak yang idle," katanya.

Lebih lanjut Asep mengatakan ia mendapat banyak informasi dari anggota dewan dari partai pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum pada Pemilu Gubernur 2018.

"Teman-teman dewan pengusungnya (pada Pemilu Gubernur 2018) beranggapan persoalan-persoalan ini serius, berdampak massif kepada publik," katanya.

Hal-hal seperti itu, menurut dia mengundang sebagian besar anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengusulkan hak interpelasi. Dia bersama fraksi lainnya termasuk partai pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum semakin serius untuk mengajukan rencana tersebut.

"Sekarang sedang menghimpun syarat materi. Materinya lagi dibahas. Kita terus diskusi, pengayaan-pengayaan terus dilakukan. Lalu syarat formil di tatib. Tatib sekarang sedang kita bahas. Minimal 15 orang dari dua fraksi mengajukan interpelasi. Saya haqul yakin 15 dapat," katanya.

Asep memastikan pihaknya tidak main-main dalam mengajukan interpelasi. Ini penting agar kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selanjutnya sesuai aturan dan memiliki tujuan yang jelas yakni demi kepentingan masyarakat.

"Teman-teman (dewan) tidak mau dianggap kok Anda diam saja. Ini refleksi sadar dari teman-teman di DPRD. Ini suasana kebatinan yang ada. Saya  berani ngomong karena banyak bukti. Ini bukan soal pribadi, ini tentang fenomena yang ada," katanya.

baca juga: Walhi Sumut Desak Polisi Usut Kematian Golfrid Siregar

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Yod Mintaraga, mengatakan, agenda interpelasi diperlukan untuk memperjelas capaian pembangunan yang sudah berjalan.

"Ini hal wajar yang dilakukan lembaga legislatif. DPRD meminta pertanggungjawaban kepada Gubernur jika ada kebijakan yang mengganggu dan berdampak luas," katanya seraya menyebut Emil harusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan dewan dalam setiap program kerja yang akan dilakukan. (OL-3)