Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMKAB Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengawasi langsung penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sekolah-sekolah. Data Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga (PKO) Flotim, menyebutkan dari total 192 sekolah negeri baik SD dan SMP, baru 72 sekolah yang direkomendasikan untuk pencairan dana bos triwulan dua pada tahun 2019 ini. Sementara lebih dari seratus sekolah lainnya belum dapat direkomendasikan karena belum memasukkan laporan pertanggungjawaban keuangan triwulan pertama.
Menyikapi hal ini, Bupati Flotim Antonius Gege Hadjon, saat dikonfirmasi Sabtu (5/10), mengakui sejauh ini pemerintah kabupaten melalui dinas pendidikan terus memberikan pendampingan dan kontrol terhadap sekolah dan selalu mengingatkan setiap sekolah agar tertib membuat laporan keuangan, supaya tidak menghambat proses pencaiaran dana bos. Kelalaian sekolah yang akhirnya berdampak pada telatnya pencairan daan bos, karean pemerintah hanya sebagai pemberi rekomendasi.
baca juga: Waspadai Konsep Peperangan Baru di Era Damai
"Dana bos itukan sumber dananya dari pusat dan langsung dikirimkan ke rekening sekolah, sehingga pemerintah daerah hanya berkaitan dengan rekomendasi saja dan selebihnya sekolah yang mengatur. Jika dokumen sekolah lengkap pasti cair tepat waktu. Jika dokumen sekolah belum lengkap, maka belum dicairkan. Saya juga sudah meminta petugas dari dinas pendidikan untuk selalu memberikan pendampingan dan pelatihan bagi sekolah-sekolah terkait pembuatan dokumen laporan administarsi yang tepat dan benar. Agar dapat dimasukan sesuai waktu sehingga dan bos pun dapat cair tepat waktu pula," pungkas Bupati Flotim Anton Hadjon. (OL-3)
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
TIDAK semua keberangkatan dimulai dengan surat tugas. Sebagian justru lahir dari sesuatu yang lebih sunyi, dari panggilan hati yang tidak bisa ditunda.
SEMBILAN puluh hari setelah banjir melanda Aceh, beberapa anak kembali duduk di bawah tenda biru yang difungsikan sebagai ruang kelas darurat.
Penundaan ini murni merupakan langkah taktis untuk menjaga stabilitas anggaran di tengah pemotongan dana transfer dari pusat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved