Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMKAB Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengawasi langsung penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sekolah-sekolah. Data Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga (PKO) Flotim, menyebutkan dari total 192 sekolah negeri baik SD dan SMP, baru 72 sekolah yang direkomendasikan untuk pencairan dana bos triwulan dua pada tahun 2019 ini. Sementara lebih dari seratus sekolah lainnya belum dapat direkomendasikan karena belum memasukkan laporan pertanggungjawaban keuangan triwulan pertama.
Menyikapi hal ini, Bupati Flotim Antonius Gege Hadjon, saat dikonfirmasi Sabtu (5/10), mengakui sejauh ini pemerintah kabupaten melalui dinas pendidikan terus memberikan pendampingan dan kontrol terhadap sekolah dan selalu mengingatkan setiap sekolah agar tertib membuat laporan keuangan, supaya tidak menghambat proses pencaiaran dana bos. Kelalaian sekolah yang akhirnya berdampak pada telatnya pencairan daan bos, karean pemerintah hanya sebagai pemberi rekomendasi.
baca juga: Waspadai Konsep Peperangan Baru di Era Damai
"Dana bos itukan sumber dananya dari pusat dan langsung dikirimkan ke rekening sekolah, sehingga pemerintah daerah hanya berkaitan dengan rekomendasi saja dan selebihnya sekolah yang mengatur. Jika dokumen sekolah lengkap pasti cair tepat waktu. Jika dokumen sekolah belum lengkap, maka belum dicairkan. Saya juga sudah meminta petugas dari dinas pendidikan untuk selalu memberikan pendampingan dan pelatihan bagi sekolah-sekolah terkait pembuatan dokumen laporan administarsi yang tepat dan benar. Agar dapat dimasukan sesuai waktu sehingga dan bos pun dapat cair tepat waktu pula," pungkas Bupati Flotim Anton Hadjon. (OL-3)
Abidin juga meminta Kemenag segera membenahi validitas data guru madrasah, baik melalui mekanisme PPPK, ASN, maupun inpassing.
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/1).
Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia masih mendominasi angka pernikahan dini tertinggi secara nasional, meski secara umum prevalensi pernikahan anak di Indonesia terus menurun.
Mereka kehilangan rasa aman, rutinitas harian, akses belajar, serta dukungan emosional yang esensial bagi perkembangan mereka.
LEDAKAN teknologi digital telah menyusup ke setiap sudut kehidupan anak-anak Indonesia, membawa kemudahan sekaligus ancaman diam-diam: krisis gaya hidup pasif.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved