Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PEMKAB Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengawasi langsung penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sekolah-sekolah. Data Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga (PKO) Flotim, menyebutkan dari total 192 sekolah negeri baik SD dan SMP, baru 72 sekolah yang direkomendasikan untuk pencairan dana bos triwulan dua pada tahun 2019 ini. Sementara lebih dari seratus sekolah lainnya belum dapat direkomendasikan karena belum memasukkan laporan pertanggungjawaban keuangan triwulan pertama.
Menyikapi hal ini, Bupati Flotim Antonius Gege Hadjon, saat dikonfirmasi Sabtu (5/10), mengakui sejauh ini pemerintah kabupaten melalui dinas pendidikan terus memberikan pendampingan dan kontrol terhadap sekolah dan selalu mengingatkan setiap sekolah agar tertib membuat laporan keuangan, supaya tidak menghambat proses pencaiaran dana bos. Kelalaian sekolah yang akhirnya berdampak pada telatnya pencairan daan bos, karean pemerintah hanya sebagai pemberi rekomendasi.
baca juga: Waspadai Konsep Peperangan Baru di Era Damai
"Dana bos itukan sumber dananya dari pusat dan langsung dikirimkan ke rekening sekolah, sehingga pemerintah daerah hanya berkaitan dengan rekomendasi saja dan selebihnya sekolah yang mengatur. Jika dokumen sekolah lengkap pasti cair tepat waktu. Jika dokumen sekolah belum lengkap, maka belum dicairkan. Saya juga sudah meminta petugas dari dinas pendidikan untuk selalu memberikan pendampingan dan pelatihan bagi sekolah-sekolah terkait pembuatan dokumen laporan administarsi yang tepat dan benar. Agar dapat dimasukan sesuai waktu sehingga dan bos pun dapat cair tepat waktu pula," pungkas Bupati Flotim Anton Hadjon. (OL-3)
Pelatihan deep learning untuk kepala sekolah dan guru bidang studi tertentu dengan target sebagai pionir di 1.000 sekolah.
SnackVideo mengusung tema Pemberdayaan Pendidikan melalui serangkaian kegiatan di sekolah.
Kurikulum di Sekolah Rakyat disusun melalui dua jalur utama, yakni jalur pendidikan formal setara dengan sekolah umum, dan jalur pendidikan karakter.
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Selama Jambore Sahabat Anak 2025, lebih dari 560 anak dari komunitas marjinal terlibat dalam berbagai aktivitas, termasuk sesi edukatif selama 30 menit di dalam Bus Sekolah VR Keliling.
Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang pada 2023 hanya mencapai 31,45%, artinya hanya sepertiga dari generasi usia kuliah yang memiliki akses ke pendidikan tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved