Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat bersama masyarakat wilayahnya menyampaikan dukungan moril kepada Presiden Joko Widodo apabila ada kelompok dengan niat menghancurkan serta menurunkan Presiden terpilih Republik Indonesia sebagai pemimpin yang sah. Pernyataan itu disambut tepuk tangan meriah dari masyarakat yang hadir.
"Presiden tidak punya kesalahan apapun, bekerja luar biasa. Jika ada masalah bisa kita selesaikan melalui jalur yang tersedia. Aspirasi bisa disampaikan, pun menyampaikan ke DPR atau menempuh jalur hukum. Kami ada di barisan depan berhadapan dengan siapapun yang memiliki niat menghancurkan," kata Viktor dalam rekaman video yang diterima, Jumat (27/9).
Baca juga: Tolak Hasil Kajian Pusat, Gubernur NTT Tetap Tutup Pulau Komodo
Ia pun mengingatkan semua harus bergerak sejalan konstitusi Rpeublik Indonesia. Bangsa ini butuh kemajuan dan pemimpin hebat yang terus bekerja dengan hati dan keberanian.
"Jangan lihat ke belakang yang ingin menghancurkan seluruh sendi negeri dengan cara tidak bermoral," ucapnya.
Ia dan masyarakat berdoa agar bangsa Indonesia tetap dijaga dan diberi ridho Tuhan Yang Maha Kuasa agar terus berjalan dalam kemajuan dan bisa mengejar ketertinggalan sehingga sejajar dengan negara lain.(RO/OL-5)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved