Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEJUMLAH elite daerah merasakan kehadiran Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) mampu menyurutkan niat pejabat untuk melakukan korupsi.
Demikian rangkuman pendapat yang dihimpun Media Indonesia, kemarin.
"Tahun anggaran ini hampir semua difasilitasi TP4D. Kami mampu menekan (korupsi), bahkan mengurangi niat untuk melakukan korupsi. Kalau ada niat macam-macam, ada pagarnya. Pendampingan tidak fokus pada proyek, tetapi penggunaan uang negara," kata Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru.
Kepala Dinas PU Banyumas, Irawadi, mengatakan dengan adanya pendampingan TP4D terhadap ratusan proyek infrastruktur tidak tebersit lagi pemikiran untuk bermain-main dengan anggaran.
Kajari Kota Malang, Amran Lakoni, menyatakan pengawasan yang selama ini dilakukan TP4D berhasil menekan angka pungutan liar.
"Setelah pembayaran, kami cek bersama kontraktor dan PPK untuk mengetahui benar dilaksanakan, tidak menyimpang. Kalau menyimpang, kita kembalikan," jelas Amran.
Bahkan, Direktur Umum dan Keuangan Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Dudung Abdul Rifai, menyebut pelibat-an TP4D dilakukan sejak tahap perencanaan agar berhasil proyek dan administrasinya.
Hal senada juga diungkapkan Kajari Cianjur, Yudhi Sufriyadhi. "Pengawalan TP4D dilakukan sangat detail. Artinya, setiap termin progres pembangunan dipastikan selalu dievaluasi rutin."
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan, menegaskan pendampingan TP4D menjadikan pihaknya mampu melakukan deteksi dini terhadap peluang tindak korupsi.
"Kami berusaha kegiatan di Babel taat aturan. Di sela-sela kesibukan yang semakin banyak, kami tidak mengurangi untuk berbuat lebih baik lagi. Kami pun dapat menghindari para ASN dan PPTK berbenturan dengan hukum," tandas Erzaldi. (DW/LD/BN/UL/BB/AD/RF//X-3)
Eka Safitra ialah jaksa yang menjadi anggota Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Namun, terang dia, dalam perkembangannya justru muncul keluhan, seperti adanya oknum yang memanfaatkan program tersebut untuk mengeruk keuntungan pribadi.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengkaji kembali Tim T4 Pusat dan Daerah.
Keberadan TP4 dinilai kurang efektif karena berpotensi disalahgunakan oleh oknum-oknum kejaksaan untuk mendapatkan materi memperkaya diri sendiri.
Inspektorat di daerah tidak perlu menunggu penugasan dari kepala daerah jika terdapat potensi penyalahgunaan wewenang
Jaksa Agung ST Burhanuddin berjanji bakal melanjutkan program dan kinerja yang telah dikerjakan HM Prasetyo. Kebijakan yang akan dilanjutkan tersebut antara lain program tim pengawal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved