Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
WAKIL Sekretaris Jenderal DPP PAN Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha mengaku, telah diinstruksikan untuk ikut dalam Pemilihan Gubrnuer Sulawesi Tengah, 2020 mendatang.
Meski begitu, ia belum memberikan jawaban. Menurut vokalis grup band Ungu itu, secara politik dan sebagai kader, apa pun arahan PAN pasti akan dipatuhi.
“Kalau misalnya DPP suruh untuk saya maju sebagai calon gubernur, yah saya maju,” kata Wakil Wali Kota Palu itu kepada Media Indonesia di Palu, Kamis (5/9).
“Perintah DPP saya harus maju Pilgub. Seperti itu arahannya,” ungkapnya.
Pasha mengungkapkan, meski sudah ada arahan dari DPP PAN, namun ia belum memberikan jawaban.
“Makanya saya bilang kepada ketum dan sekjen. Izinkan saya untuk menyelesaikan 1 tahun pemulihan bencana di Palu. Artinya kita harus hormati, apa pun ceritanya karena saya sekarang wawali. Karena saya tidak mau nanti ada kesan, Pasha hanya sibuk mengurus Pilkada,” jelasnya.
Baca juga : KPU akan Standarisasi Pembiayaan Pilkada 2020
Sejauh ini, lanjut Pasha, sudah banyak teman, kerabat, bahkan kelompok masyarakat di Palu yang mendorong untuk ikut Pilgub Sulteng.
Namun, menurutnya, yang menjadi perhatiannya saat ini, bahwa Palu masih dalam proses pemulihan pascabencana.
“Saya kira tidak arif yah, ini kan kita tunggu dulu dan kita hormati dulu. Apa lagi sebentar lagi 1 tahun bencana,” ujar Pasha.
Oleh karena itu, ia berharap, percepatan pemulihan di Palu berjalan lancar. Dan untuk rencana ke Pilgub, semua pasti akan ada saatnya.
“Kalau masyarakat minta, yah insya Allah. Partai juga tidak mungkin mau memberi rekomendasi ke saya, kalau tidak ada survei di lapangan,” tandas Pasha.
Sampai saat ini, sudah ada beberapa figur yang ingin ikut serta dalam Pilgub Sulteng mendatang.
Diantaranya Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng Mohammad Hidayat Lamakarate, Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad M Ali, Ketua DPD Partai Demokrat Anwar Hafid, dan mantan Wali Kota Palu dua periode Rusdy Mastura. (OL-7)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved