Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Sumatra Utara, Edy Rahmayadi mengeluarkan kebijakan pembentukan kelompok kerja pembebasan lahan untuk mempercepat penyelesaian proyek Mebidangro. Mebidangro disebut juga Medan Raya atau Wilayah Metropolitan Medan yang meliputi Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo.
Edy mengatakan, ia sudah meminta Dinas Bina Marga segera membentuk kelompok kerja (pokja) dengan melibatkan berbagai unsur. Pokja terutama bertugas menyelesaikan pembebasan lahan dalam proyek Mebidangro.
"Urusan pembebasan tanah itu masalah kelompok kerja yang saya yakin bisa mempercepat. Bina Marga harus segera membentuk itu, ambil dari berbagai unsur. Saya ingin cepat, lebih cepat lebih baik," ujar gubernur, Jumat (30/8).
Namun dia belum dapat memastikan sumber anggaran dari biaya yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan. Pokja akan terlebih dahulu mengkaji dan memastikan apakah biaya pembebasan lahan bisa menggunakan dana APBD atau tidak. Bila pembiayaannya boleh menggunakan dana APBD, maka hal itu akan dilakukan. Tetapi jika tidak, dia memastikan Pemprov Sumut akan mencari jalan keluarnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan, Selamet Rasidy Simanjuntak mengungkapkan terdapat 11 proyek pembangunan yang akan dikerjakan pemerintah pusat di Mebidangro. Proyek-proyek tersebut adalah pelebaran jalan di Jalan Sumarsono, pembangunan jembatan Parit Busuk di Cemara, pelebaran Jalan Simpang Gobi dan pelebaran Jalan Pinang Baris.
Kemudian, pembangunan Fly Over Gatot Subroto, pembangunan Fly Over Simpang Kayu Besar, pelebaran Jalan Lingkar Luar Selatan Medan, pembangunan Jalan Lingkar Barat dan Lingkar Barat 1, serta pembangunan Lingkar Pantai Utara. Namun proyek-proyek itu menghadapi masalah pembebasan lahan pada beberapa lokasi. Dan pemerintah pusat ingin agar persoalan tersebut ditangani pemda.
"Pemerintah pusat akan menyediakan dana fisik, tetapi untuk pembebasan lahan diinginkan sharing dari daerah," kata Selamet.
baca juga: Pemindahan Ibu Kota Jabar Dipertanyakan Dewan
Salah satu proyek yang masih terganjal pembebasan lahan adalah pelebaran jalan dan pembangunan jembatan Parit Busuk di kawasan Cemara, Medan. Bila lelang proyek tetap dilaksanakan sebelum Oktober atau November 2019,BBPJN II Medan khawatir nantinya akan menghalangi pengerjaan. (OL-3)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved