Kalimantan Jadi Ibu Kota, Sulteng Harus Siapkan Infrastruktur

KETUA Fraksi NasDem Ahmad Ali mengingatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempersiapkan infrastuktur transporasi cepat dan alternatif serta kantong logistik seiring menguatnya wacana pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan.

Anggota Komisi VII DPR RI ini meyakini pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan akan memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Tengah, yang selama ini menjadi pemasok logistik dan kebutuhan pangan ke Kalimantan.

"Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan akan membuat posisi Sulteng sebagai sentra strategis dalam pemenuhan logistik dan pangan. Tetapi dengan catatan apa yang harus dipersiapkan Sulteng," ujar Ahmad Ali melalui pesan elektronik, Sabtu (3/8).

Legislator Daerah Pemilihan Sulteng ini menyampaikan, letak Sulteng menjadi sangat strategis karena merupakan jalur terdekat dalam rantai pasok berbagai kebutuhan logistik di Pulau Kalimantan.

Namun, hal itu tak akan memberi dampak apa-apa tanpa adanya perencanaan dan persiapan yang matang dalam merespons ini.

"Sulteng paling tidak membutuhkan transformasi besar dalam infrastruktur darat untuk jalur logistik dari sumber bahan baku ke lokasi Pelabuhan Pantoloan," urainya.

Sejauh ini, kata Ali, jarak transportasi logistik dari arah Napu dan dari parigi Moutong masih membutuhkan waktu yang lama.

Baca juga: Kebakaran Hutan Meluas di Wilayah Flores Timur, NTT

"Ke depan kita membutuhkan lebih banyak jalur cepat dan alternatif, maka dari itu, kita membutuhkan jalan baru yang lebih banyak dari dan ke Pelabuban Pantoloan," terangnya.

Selain itu, lanjut dia, penyiapan program yang sinergis harus memperkuat kantong-kantong logistik pangan berbasis potensi daerah yang sinergis dengan rencana provinsi.

"Maka itu, kebutuhan Sulteng ke depan, harua bersinergi antara rencana Provinsi dengan Kabupaten untuk keunggulan ini. Jangan provinsi merencanakan pengembangan kawasan pertanian pangan Kabupaten merencanakan kelautan, itu kan tidak sinergis," kata Ali.

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa harus ada rencana induk bersama yang dipakai sebagai masterplan provinsi dan kabupaten menuju 2024 yang dapat menjawab tantangan kesempatan ini.

Seperti ramai diberitakan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro akhir Juli lalu membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menetapkan Pulau Kalimantan sebagai lokasi Ibu Kota baru Negara Indonesia.

Pemindahan ibu kota baru diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp466 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pihak swasta. (RO/OL-1)