11 Ribu Ton Produksi Padi di Cianjur Terancam Puso

KABUPATEN Cianjur, Jawa Barat, terancam kehilangan produksi padi lebih kurang 11 ribu ton gabah kering giling (GKG) atau sekitar 2% dari total produksi semester pertama tahun ini bersamaan kekeringan. Dihitung secara nominal, potensi kerugian petani tanaman padi mencapai sekitar Rp59 miliar.

"Jika dinominalkan berdasarkan HPP (harga pembelian pemerintah), potensi kerugian pendapatan petani dari jumlah produksi sebanyak 11 ribu ton GKG itu mencapai sekitar Rp59 miliar. Saat ini HPP gabah kering giling Rp5.400 per kg dan gabah kering panen Rp4.800 per kg," tutur Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Cianjur, Dandan Hendayana kepada Media Indonesia, Kamis (1/8).

Potensi hilangnya produksi tanaman padi sebanyak lebih kurang 11 ribu ton itu terdiri dari lahan terancam kekeringan seluas 4.152 hektare dan sudah terdampak seluas 3.737 hektare selama Juni-Juli. Lahan yang sudah terdampak itu rinciannya terdiri dari kekeringan ringan seluas 1.272 hektare, kekeringan sedang 979 hektare, kekeringan berat 889 hektare, dan puso 579 hektare.

"Secara persentase memang tidak signifikan. Tapi menghitung secara absolut berbicara angka, ini sangat signifikan. Belum lagi dampak eksternal lainnya yang menimbulkan multifier effect seperti pendapatan buruh tani (penderep), usaha penggilingan padi dan lainnya," ujarnya.

Dampak meluasnya kekeringan berdampak pada melonjaknya harga gabah kering giling di pasaran. Sehingga harga jual beras di tingkat konsumen bakal melonjak.

"Biasanya, kalau musim panen itu harganya low (rendah). Nah, selama musim kemarau seperti sekarang dikhawatirkan harga beras bisa melonjak. Jadi nanti naiknya harga besar bukan karena faktor permintaan saja, tapi ada masalah di tingkat hulu," tuturnya.

Tren kekeringan saat ini terus meluas. Per 3 Juli 2019, laporan lahan sawah yang terancam kekeringan di kisaran 1.900 hektare. Selang dua pekan kemudian luasan lahan yang dilaporkan kekeringan melonjak menjadi 4.100 hektare.

"Selama dua minggu ada peningkatan lebih dari 200% luasan lahan yang terancam kekeringan," ungkapnya.

Kondisi tersebut terus diupayakan untuk ditekan dengan berkoordinasi bersama penyuluh, petugas organisme pengganggu tanaman (POPT), dan melibatkan Babinsa. Sehingga penanggulangannya bisa dilaksanakan dengan cepat supaya status kekeringannya tidak meningkat.

"Yang kita tidak harapkan itu lahan terdampak puso itu terus meningkat. Sebab, yang akan menentukan tidak tercapainya target produksi itu luasan lahan puso atau gagal panen," terang dia.

Hal krusial saat ini yang mendesak dibutuhkan adalah pasokan air. Hanya, DP3H Kabupaten Cianjur terbatas kewenangannya dalam konteks mekanisme pengadaan alat.

"Kami diskusikan dengan BPBD, PUPR, dan instansi vertikal lain. Mengenai keberadaan sumber air perlu dikerjasamakan dengan masyarakat dan pemerintah desa setempat. Jadi, kami mohon sumber-sumber air ini dipelihara. Sehingga saat kemarau seperti saat ini diperlukan," ungkap Dandan.

baca juga: Pergelaran Ketoprak Kolosal Meriahkan Hari Jadi Kota Klaten

Kondisi di lapangan, jelas Dandan, kebutuhan air itu tak hanya untuk memenuhi pasokan pengairan lahan pertanian saja. Saat ini pasokan air juga berbenturan dengan kebutuhan masyarakat.

"Sekarang pilihannya ada dua. Mau menyelamatkan tanaman pertanian atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini juga jadi dilematis. Ini yang sedang kami diskusikan dengan BPBD, mana yang lebih urgen. Kalau kami (DP3H) tentu sudut pandangnya harus menyelamatkan lahan-lahan pertanian. Mungkin kalau Dinas PUPR, Dinas Kimrumtan, dan BPBD fokusnya membantu kebutuhan pasokan air bersih masyarakat," pungkasnya. (OL-3)